Pemerintahan ›› BPK Beri Tiga Rekomendasi ke Pemprov Maluku

BPK Beri Tiga Rekomendasi ke Pemprov Maluku


Ambon - Laporan pertanggungjawaban ke­uangan Pemprov Maluku tahun 2018 mendapat penilaian opini wajar dengan pengecualian (WDP). Karena itu, BPK memberikan tiga rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemprov.

BPK memberikan opini WDP karena dibawah pemerintahan Said Assa­gaff, penataan aset belum sesuai dengan ketentuan, pengelolaan dan penatausahaan utang beban dan utang jangka pendek juga belum sesuai ketentuan, serta pengelolaan belanja hibah kurang memadai.

“Kenapa kita berikan opini, karena kapitalisasi aset, hibah dan hutang belum sesuai sehingga menjadi salah satu pertimbangan BPK mem­berikan penilaian WDP,” kata Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan BPK, Edward Handa Hasiholan Simanjuntak dalam sam­butannya saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Maluku tahun anggaran 2018 di DPRD Maluku, Senin (27/5).

Laporan hasil pemeriksaan BPK diterima oleh Wakil Gubernur Ma­luku, Barnabas Orno.

Simanjuntak menjelaskan, peme­riksaan atas laporan keuangan Pemprov Maluku dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan ke­uang­an negara (SPKN) yang dite­tapkan oleh BPK.

Standar tersebut mengharuskan pemeriksa untuk melakukan peren­canaan, pemeriksaan dan pelaporan secara independen, obyektif dan profesional untuk menilai kredibi­litas dan keandalan informasi me­ngenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

“Kriteria untuk menentukan opini yang dilakukan oleh BPK itu ada empat yakni masalah kesesuaian de­ngan standar akuntansi pemerintah, masalah kecukupan informasi, efektifitas sistem pengendalian dan kepatuhan,” jelas Simanjuntak.

BPK menemukan beberapa per­masalahan dalam laporan keuangan Pemprov Maluku yang harus men­jadi perhatian serius yakni penge­lolaan dan penatausahaan aset tetap belum sesuai dengan ketentuan, sehingga penyajian dalam negara per 31 desember 2018 tidak memadai.

Kemudian, pengelolaan dan penatausahaan utang beban dan utang jangka pendek lainnya belum sesuai dengan ketentuan, sehingga penyajian dalam negara per 31 Desember 2018. Berikutnya, penge­lolaan belanja hibah kurang me­madai.

Atas dasar itu, BPK merekomen­dasikan kepada Pemprov Maluku yakni pertama menginstruksikan kepada kepala bidang pengelolaan aset daerah dan kepala OPD untuk melakukan penelusuran aset tetap yang belum dilakukan peralihan pencatatan. Kedua memerintahkan inspektorat untuk melakukan pemeriksaan atas paket-paket yang terkendala rasionalisasi dan hasilnya ditetapkan dengan keputusan gubernur. Ketiga, menginstruksikan kepada kepala keuangan dan aset daerah supaya memerintahkan bendahara tahun anggaran 2018 untuk meminta kepada penerima hibah mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah.

Simanjuntak mengatakan, Pem­prov Maluku memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti temuan BPK selama 60 hari.

“Kita berikan waktu 60 hari se­telah laporan hasil pemeriksaan diserah­kan BPK, diharapkan pemerintah daerah mengimplementasikan re­komendasi yang kita berikan,” ha­rapnya.

Merespons temuan BPK, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno kepada wartawan mengatakan, kedepan pemprov akan memperbaiki penataan laporan keuangan daerah.

“Memang sudah terjadi di tahun 2018, kita tidak mencari pembenaran tetapi kita akan memperbaiki pena­taan keuangan daerah,” tandas Orno.

Orno memastikan, pemprov akan menindaklanjuti temuan dan reko­mendasi yang disampaikan oleh BPK.

“Saya pastikan tidak lama, kita akan lengkapi semua dokumen yang masih kurang tersebut sesuai de­ngan permintaan dari BPK,” ujarnya.

Ketua DPRD Maluku Edwin Hu­wae mengatakan, laporan keuangan bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga DPRD.

“Tentu ini menjadi cacatan kita bersama untuk lebih ditingkatkan lagi akuntabilitas pengelolaan ke­uangan daerah seperti yang disam­paikan oleh BPK. Persoalan utang daerah, dana hibah dan aset menjadi tiga komponen utama yang meng­akibatkan turunnya penilaian ten­tang akuntabilitas keuangan daerah yang akan kita lihat bersama,” ujar huwae

Huwae menambahkan, DPRD akan membentuk pansus dan ber­sama pemprov melihat persoalan ini untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Hadir saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Maluku, Sekda Hamin bin Thahir bersama dengan pimpinan OPD serta perwakilan dari TNI dan Polri. (S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon