Hukum ›› Bos Angin Timur Disidang di Ambon kasus suap kepala pajak la masikamba

Bos Angin Timur Disidang di Ambon


Ambon  - Komisi Pemberantasan Korupsi merencanakan untuk menyidangkan Direktur CV. Angin Timur, Anthony Liando di Pengadilan Tipikor Ambon.

Anthony Liando adalah tersangka suap terhadap La Masikamba, saat menjabat Kepala Kantor Pe­layanan Pajak (KPP) Pratama Ambon.

“Sidang rencananya akan dilaksanakan di PN Tipikor Ambon,” jelas Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, kepada Siwalima, Rabu (5/12), mela­lui pesan whatsApp. 

Ia menjelaskan, penyidikan terhadap tersangka  Anthony Liando  telah selesai pada akhir November lalu, dan berkas perkaranya sudah tahap II, dari penyidik ke penuntut umum.

“Penyidikan terhadap ter­sangka AL telah selesai. Pada 30 November dilakukan pe­limpahan barang bukti dan tersangka dari penyidik ke penuntut umum terhadap ter­sangka AL (swasta/pemilik CV. AT) TPK suap terkait kewajiban pajak orang pribadi pada Kantor Pa­jak KPP Ambon,” jelasnya lagi.

Febri mengungkapkan, penyidik KPK telah memeriksa 11 saksi untuk tersangka Anthony Liando. Ter­sang­ka sendiri sudah menjalani pemeriksaan dua kali dalam kapa­sitas sebagai saksi.

“Hingga hari ini total 11 saksi telah diperiksa untuk tersangka AL. Sedangkan, AL telah sekurangnya dua kali diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Unsur saksi yaitu, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, PNS pada Kantor Pajak di Ban­dar Lampung, Kepala KPP Pratama Ambon Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia, Kepala Kantor Pajak KPP Pratama Ambon, Ibu rumah tangga, dan swasta lainnya,” bebernya.

Febri kembali menegaskan, berkas Anthony Liando sudah rampung dan dalam waktu dekat akan disi­dangkan di Pengadilan Tipikor Ambon.

Ditanya soal rencana pemeriksaan sejumlah pengusaha di Ambon pada Jumat (7/12) di Mako Brimob Polda Maluku, Febri Diansyah mengata­kan, akan memberikan informasi jika ada pemeriksaan. “Nanti jika ada jadwal pemerik­saan akan diinfor­masikan,” tandas­nya.

Sementara Dansat Brimob Polda Maluku, Kombes M. Guntur yang dikonfirmasi soal informasi KPK akan menggunakan salah satu rua­ngan di Mako Brimob untuk mela­kukan pemeriksaan terhadap para pengusaha itu,  mengaku belum mendapat pemberitahuan.

“Sampai sore ini saya belum ada dapat info tentang hal tersebut,” kata Guntur yang dihubungi, Siwa­lima, Rabu (5/12).

Sebelumnya saat dikonfirmasi Selasa (4/12), Guntur juga mengaku, belum mendapatkan informasi soal rencana pemeriksaan tersebut. “Be­lum ada,” kata Guntur kepada Siwa­lima di Mapolda Maluku.

Namun, kata Guntur, jika KPK meminta pasti ruangan disediakan. Sebab, ruangan Mako Brimob juga pernah dipakai untuk pemeriksaan saat kasus suap mantan Kepala Kantor Pajak KPP Pratama Ambon, La Masikamba ditangani.

“Tapi prinsipnya kalo KPK me­minta untuk diperiksa, ya silahkan. Dulu juga kan KPK pakai ruangan di Mako Brimob untuk diperiksa. Jadi ngga ada masalah. Cuman un­tuk pemeriksaan sekarang saya tegaskan tidak ada itu,” ujarnya.

Panggil Pengusaha

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pengusaha besar di Ambon dipanggil KPK. Mereka akan diperiksa terkait kasus suap mantan Kepala Kantor Pajak KPP Pratama Ambon, La Masikamba.

Pemanggilan mereka merupakan hasil pengembangan penyidikan yang dilakukan lembaga anti rasuah tersebut.

Informasi yang diperoleh, mereka akan diperiksa di Mako Brimob Polda Maluku, Jumat (7/12).

“Infonya ada beberapa pengusa­ha yang akan dipanggil untuk dipe­riksa Jumat,” kata sumber di KPK, kepada Siwalima, Selasa (4/12).  

Menurut sumber itu, dalam pe­ngembangan penyidikan nama para pengusaha itu juga terungkap.

“Diduga ada aliran dana dari me­reka untuk tersangka saat menjadi Kepala Pajak Ambon agar nilai pajak mereka diturunkan,” ungkapnya.

Namun sumber itu enggan me­nye­butkan para pengusaha yang dipanggil. Ia hanya mengatakan, selain dari Kota Ambon, ada juga dari kabupaten. 

“Nanti ikuti saja ya, pengem­bangan penyidikan masih berjalan,” katanya.

Tiga Tersangka

Sebelumnya dalam kasus suap wajib pajak ini, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni La Masikamba yang saat itu men­jabat Kepala Kantor KPP Pratama Ambon, pemeriksa pajak Sulimin Ratmin dan Direktur CV. Angin Timur, Anthony Liando.

Penetapan tiga orang sebagai tersangka itu setelah KPK mela­ku­kan operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (3/10) lalu.

La Masikamba dan Sulimin diduga sebagai penerima, sementara Anthony sebagai pemberi.

Wakil Ketua KPK, Laode M.Sya­rief dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta Kamis (4/10) sebagai­mana yang dikutip dari CNN Indonesia menjelaskan, setelah ditetap­kan sebagai tersangka, kasus ini ditingkatkan status penanganan perkara ke penyidikan.

“KPK meningkatkan status pena­nganan perkara ke penyidikan, serta menetapkan tiga orang sebagai tersangka,” kata Laode M Syarief.

Laode mengatakan, La Masikamba dan Sulimin diduga membantu Anthony mengurangi kewajiban pajak wajib pajak orang pribadi tahun 2016 di KPP Pratama Ambon, senilai Rp 1,7 miliar sampai Rp 2,4 miliar. Setelah melakukan komunikasi, kewajiban pajak Anthony disepakati menjadi Rp 1,037 miliar.

“Astas kesepakatan itu, terjadi komitmen pemberian uang sebesar Rp 320 juta yang diberikan berta­hap,” ujar Laode M Syarief.

Laode membeberkan, pemberian uang dari Anthony kepada La Masi­kamba dan Sulimin itu pada 4 September 2018 sebesar Rp 20 juta. Uang tersebut diberikan Anthony kepada Sulimin melalui rekening anaknya.

Kemudian 2 Oktober sebesar Rp 100 juta dari Anthony kepada Suli­min dan sebesar Rp 200 juta nantinya diserahkan akhir Oktober setelah surat ketetapan pajak dite­rima Anthony.

Dalam pemeriksaan terhadap tiga tersangka ini, KPK mendapati pemberian lainnya yang diterima La Masikamba dari Anthony sebesar Rp 550 juta pada 10 Agustus 2018.

Atas perbuatannya,  Anthony yang diduga pemberi, disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 ten­tang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor).

Sedangkan Sulimin selaku pene­rima disangkakan dengan pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Kepala KPP Ambon, La Masikamba, disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 11 dan pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 seba­gaimana telah diubah dalam UU No­mor 20 tahun 2001 tentang pembe­rantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kronologi OTT

Seperti diberitakan, KPK menang­kap empat pegawai pajak KPP Pra­tama Ambon lewat OTT yang digelar di Kota Ambon Rabu (3/10). Namun dari OTT itu, hanya dua pegawai yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka.

Kedua pegawai itu yakni Kepala KPP Pratama Ambon, La Masikamba dan Sulimin Ratmin selaku supervisor atau pemeriksa pajak KPP Pra­tama Ambon.

OTT yang dilakukan KPK berawal dari informasi dari masyarakat. Se­telah mendapat informasi, penyidik langsung melakukan serangkaian penyelidikan.

Awalnya tim penindakan KPK me­nangkap La Masikamba. Kepala KPP Pratama Ambon ini diamankan di depan toko Angin Timur yang terle­tak di Jalan Rijali Nomor 88 Belakang Soya Kecamatan Sirimau Kota Ambon, sesaat setelah La Masikamba keluar toko pukul 10.30 WIT.

Setelah tim KPK mengamankan La Masikamba, tim penindakan kemu­dian menciduk pemilik toko Angin Timur, Anthony Liando dan istrinya selang beberapa menit atau tepat­nya pukul 10.45 WIT. Mereka ber­tiga kemudian dibawa ke Mako Bri­mob Polda Maluku di kawasan Tan­tui guna menjalani pemeriksaan awal.

Pada waktu yang bersamaan, tim penindakan KPK lainnya menang­kap Sulimin dan dua pegawai pajak KPP Pratama Ambon. Tim selan­jutnya membawa Sulimin ke ru­mahnya untuk mengamankan uang yang diduga diterima  dari Anthony sebesar Rp 100 juta. Setelah itu Sulimin dan dua pegawai pajak itu dibawa ke Mako Brimob untuk menjalani pemeriksaan awal.

Baik La Masikamba, Sulimin, Anthony dan dua pegawai pajak itu selanjutnya  pada Kamis (4/10), langsung dibawa ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan intensif.

Sita Buku Tabungan

KPK  juga turut menyita buku ta­bu­ngan dari tangan Kepala KPP Pratama Ambon, La Masikamba atas nama orang lain, yakni Muhamad Said. Buku tabungan itu berisi uang miliaran rupiah. 

Informasi yang dihimpun, dari buku tabungan itu ada Rp550 juta dan beberapa setoran lain yang ada di dalam buku tabungan tersebut yang jumlahnya miliaran rupiah.

Buku tabungan atas nama orang lain itu dikuasai oleh La Masikamba. Nominal Rp550 juta yang tercatat dalam buku tabungan itu diduga berasal dari pemilik toko Angin Timur, Anthony Liando, wajib pajak di KPP Pratama Ambon.

Uang tersebut dikirim Anthony kepada La Masikamba pada 10 Agus­tus 2018. Uang tersebut didu­ga sebagai hadiah untuk La Masi­kamba untuk membantu mengurangi kewa­jiban pajak Anthony pada 2016.

Sanksi Pecat

Sementara itu,  merespons keter­libatan dua pejabat KPP Ambon da­lam suap wajib pajak, Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak, Roberth Pakpahan mengaku langsung memberikan sanksi peme­catan terhadap dua pegawai pajak Ambon yang ditetapkan tersangka itu.

“Setelah ditetapkan tersangka, kami akan membebastugaskan, ke­mudian akan diproses pemecatan dari PNS,” kata Roberth sebagai­mana dilansir CNN Indonesia dalam jumpa pers di gedung KPK Jakarta Kamis (4/10).

Robert mengaku terpukul dengan kasus yang menjerat anak buahnya itu. Ia menegaskan Kementerian Keuangan akan mendukung KPK menuntaskan persoalan terkait OTT dalam memberikan informasi data yang diperlukan.

Tidak hanya itu, Robert juga mengatakan, pihaknya akan terus  memperbaiki data tata kelola penu­gasan atas jajarannya di seluruh Indonesia. Dikatakan,  pengawasan diberbagai wilayah akan diperbaiki menjadi lebih baik.

“Kami dari Menkeu tidak men­tolelir pegawai yang melanggar peraturan,” kata Robert. (S-19)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon