Visi ›› Bolak Balik Jaksa

Bolak Balik Jaksa


Kasus dugaan korupsi proyek jalan lintas Aru  Selatan Utara, Kabupaten Ke­pulauan Aru tahun  2015 belum juga beres. Entah apa petunjuk Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang belum bisa dipenuhi oleh penyidik Polres Kepulauan Aru, sehingga JPU enggan menyatakan berkas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Irwan Rahman lengkap. Tercatat sudah empat kali berkas Irwan bolak balik penyidik dan JPU.

Berkas Irwan baru diterima kembali oleh Kasi Pidsus Kejari Aru, Eka Putra Polimpong pada Kamis 3 November 2017. Kapolres Pulau Aru, AKBP Adolof Bormasa mengklaim, semua petunjuk JPU sudah dipenuhi. Benarkah?. Kasi Pidsus Kejari Aru, Eka Putra Polimpong belum bisa memberikan jawaban, karena harus lebih dulu diteliti.

Proyek jalan lintas ini dibiayai oleh Alokasi Dana Khusus dan terdiri dari tiga paket. Jalan yang menghu­bungkan Desa Taberfane-Hokmar senilai Rp 3 miliar. Kemudian jalan Desa Lutur-Rebi Rp. 2,842 miliar dan jalan yang menghubungkan De­sa Hokmar-Lutur senilai Rp. 1,956  miliar.

Paket proyek ini dikerjakan oleh Jhon Kotanubun. Malah pekerjaan jalan Desa Hokmar-Lutur senilai Rp. 1,956  miliar tak melalui proses lelang. PPK Irwan Rahman menun­juk langsung Kotanubun dengan perusahaannya CV Fanni Prima untuk mengerjakan proyek itu. 

Kendati melalui proses lelang, namun pekerjaan proyek jalan DesaTaberfane-Hokmar dan Lutur-Rebi juga dimenangkan oleh Ko­tanubun. Tetapi dengan perusahaan berbeda, yaitu Fa. Victoria.

Selain dugaan ketidakberesan dalam lelang, jalan yang menghu­bungkan Desa Lutur-Rebi diduga tidak dikerjakan. Padahal anggaran dicairkan 100 persen.

Kendati bukti-bukti kuat, namun Polres Kepulauan Aru takut menje­rat Jhon Kotanubun sebagai ter­sangka. Alasannya, kontraktor yang mengerjakan proyek jalan lintas Aru Selatan Utara ini sudah tua dan dalam kondisi sakit-sakitan. Alasan yang tak  lazim dan tidak ada landasan hukumnya. 

Selain itu, ada pihak lain yang disebut Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Adolof Bormasa, bertanggung jawab dalam proyek senilai lebih dari Rp 7 miliar itu. Diantaranya, Kepala Dinas PU Kepulauan Aru Dominggu Lenggam selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM). Kemudian, pengawas dan konsultan pengawasan. Lalu mengapa, belum ada tersangka baru yang ditetapkan?. Apa yang ditunggu oleh Polres Aru, jika bukti-bukti sudah cukup?. 

Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Adolof Bormasa jangan bermain wacana. Langkah hukum lebih konkrit harus dilakukan. Kalau bukti-bukti sudah jelas, tidak alasan untuk membiarkan mereka lolos.

Koordinasi intensif harus dilakukan oleh penyidik dan JPU untuk menyamakan persepsi, sehingga berkas tersangka tidak terus bolak balik. Kasus ini butuh kepastikan hukum. Karena itu, harus segera dituntaskan.  

Jika memang Polres Aru mengalam kesulitan, sebaiknya meminta bantuan Ditreskrimsus Polda Maluku yang memiliki sumber daya yang lebih mumpuni dalam penanganan kasus dugaan korupsi. Ketimbang dipaksakan, namu hasilnya jalan di tempat. (*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon