Daerah ›› BNNP Gelar Rakor Lintas Program

BNNP Gelar Rakor Lintas Program


Ambon - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku menggelar Rakor lintas program dan sektor sebagai wujud langkah serius pemerintah dalam menangani masalah narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018, tentang Pencegahan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Rakor yang dipusatkan di Everbright Hotel, Kamis (15/11) dibuka oleh Kepala BNNP Provinsi Maluku, Brigjen Pol M Aris Purnomo.

Purnomo dalam sambutannya mengatakan, jumlah prevelensi penyalahgunaan narkoba yang dirilis BNN RI tahun 2017 adalah 1.77% dari penduduk Indonesia ,atau sekitar 3,37 juta orang. Angka tersebut turun dari hasil penelitian tahun 2014 yaitu 2.25% atau sekitar 4 juta orang, dimana 59% adalah dari kelompok pekerja yang notabene adalah kelompok produktif  berpenghasilan, sementara 24% adalah kelompok pelajar. “Di Provinsi Maluku, prevelensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,59% dari 1.230.500 penduduk atau 19.573 penyalahgunaan narkoba dominan berada di usia 10-59 tahun,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam menjawab kondisi perang terhadap narkoba, maka pada 28 Agsutus 2018, Presiden RI telah menandatangani Inpres Nomor 6 tahun 2018 tentang Rencana P4GN 2018-2019. Penerbitan Inpres, tersebut dilakukan oleh presiden sebagai langkah penanggulangan kerusakan akibat narkoba terhadap semua lapisan masyarakat, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), semakin nyata dan begitu mengkhawatirkan 

“Isi INPRES ini sendiri,sebagai pembagian peranan instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan rencana aksi P4GN tahun 2018-2019. Dimana hasilnya akan dilapor kan  kepada presiden dan Kepala BNN setiap akhir tahun anggaran,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, penerapan Inpres 6 tahun 2018, ini juga bertujuan agar setiap kementerian/lembaga, pemda dan masyarakat dapat bersinergritas dalam berpartisipasi melaksanakan P4GN serta prekursor narkotika.

Sesuai rencana aksi nasional P4GN tahun 2018-2019 akan dibiayai oleh APBN, pada kementerian/lembaga maupun APBD serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat. “Sesuai ketentuan pelaksanaan rencana aksi nasional P4GN, dapat mengikut sertakan peran masyarakat dan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.

Disela-sela rakor itu juga, Kepala BNNP melaunching website BNNP Maluku. Website ini adalah salah atau media untuk bisa menyiarkan tentang program BNNP.(S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon