Daerah ›› BKK Ancam Berikan Sanksi Tegas bagi ASN Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik

BKK Ancam Berikan Sanksi Tegas bagi ASN


Ambon - Badan Kepegawaian Kota Ambon, Benny Selanno mengancam, akan memberikan sanksi tegas bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) jika kedapatan menggunakan mobil dinas saat mudik lebaran.

Penegasan ini disampaikan Se­lanno menyusul diterima, surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur Nomor: B/21/M.KT.02/2018 tentang larangan penggunaan fasilitas dinas bagi ASN untuk mudik Idul Fitri 1439 Hijriah atau Lebaran 2018.

Kepada Siwalima melalui telepon gengamnya, Senin (11/6) Selanno mengakui, surat edaran tersebut sudah diterima, dan sudah diserahkan kepada seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Setelah surat edaran itu keluar dan masuk ke Pemkot, kita sudah teruskan kepada  semua instansi. Wajib ASN tidak menggunakan mobil dinas saat mudik lebaran,” ujar Selanno.

Selanno pastikan, tidak ada ASN yang mudik menggunakan mobil dinas. Ia juga meminta, agar setiap institusi pemerintahan mengawasi ketat surat edaran tersebut.

“Selama surat edaran itu keluar, kami belum ada temuan ASN guna­kan mobil untuk mudik.  Kita harap semua ASN patuhi,” ujarnya

Ia menandaskan apabila, dalam SE tersebut ada ASN yang tidak mengin­dah­kan atau melanggar, maka akan di­berikan sanksi sesuai dengan regulasi. “Tentu akan diberikan san­ksi sesuai regulasiyang diatur, kalau kedapatan ada ASN yang mencoba-coba guna­kan mobil dinas saat mudik,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon, Jacob Usmany meminta, BKK mengawasi ketat ASN agar tidak menggunakan mobil dinas saat mudik.

Kepada Siwalima melalui telepon gengamnya, Usmany meminta, agar seluruh ASN bisa disiplin mentaati surat edaran tersebut. “Jadi tujuan­nya dalam rangka pe­negakan disi­plin ASN, dan menja­min pelayanan publik berjalan optimal,” katanya.

Pimpinan instansi juga diminta, memantau dan mengevaluasi pelak­sanaan surat edaran tersebut, serta meneruskannya kepada seluruh jajaran instansi pemerintah masing-masing sampai ke unit organisasi yang paling rendah.

“Nantinya melalui dinas terkait kita minta dapat melakukan peng­awasan terkait dengan larangan ini. Apabila ada temuan, maka harus ada sanksi yang diberikan sesuai re­gulasi. Kita harapkan semua ASN patuhi perintah ini,” pinta Usmany

Selain itu, Usmany juga meminta pimpinan instansi memastikan, seluruh aktivitas pemerintah berjalan normal setelah cuti bersama berakhir, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. (S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon