Politik ›› BK akan Ambil Langkah Tegas Anggota DPRD Malas Berkantor

BK akan Ambil Langkah Tegas


Ambon - Badan Kehormatan DPRD Provinsi Maluku, akan mengambil mengambil sikap tegas bagi anggota DPRD yang malas berkantor.

Anggota Badan Kehormatan DPRD Maluku, Everd Herman Kermite sangat menyesalkan ketidakhadiran anggota DPRD dalam beberapa agenda penting. Misalnya, ketidakhadiran saat rapat komisi, rapat paripurna bahkan rapat Banggar, yang pada akhirnya mengakibatkan penundaan pada rapat-rapat tersebut. “Saya sangat menyesalkan ketidakhadiran anggota DPRD dalam rangka mengikuti rapat-rapat atau beberapa agenda penting,” ungkap Kermite kepada Siwalima di Baileo Rakyat Karang Panjang, Rabu (12/10).

Ia menilai, ketidakhadiran anggota DPRD dalam agenda-agenda tersebut sudah seringkali terjadi, sehingga BK akan menyikapi persoalan ketidakhadiran anggota DPRD dalam mengikuti berbagai kegiatan tersebut.

“Saya mencatat setiap kali rapat, komisi maupun paripurna, banyak yang tidak tercapai quorum. Itu berarti, anggota dewan yang malas ini sesungguhnya kurang memiliki dedikasi, loyalitas dan tanggung jawab,” ungkapnya.

Untuk itu, BK akan menyurati fraksi-fraksi guna menegur anggotanya. Namun jika langkah itu tidak diindahkan, maka BK akan memberikan sanksi tegas.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS, Amir Rumra menantang BK DPRD Maluku untuk tidak hanya beretorika semata, tetapi harus dilakukan tindakan nyata untuk menyikapi anggota DPRD yang malas berkantor itu.

“Kita berharap apa yang disampaikan BK, bukan sekedar beretorika lewat media. Tapi butuh langkah atau sikap kongkrit,” ujarnya.

Ia membeberkan, sampai sejauh ini fraksi-fraksi juga tidak pernah mendapatkan Surat dari BK. “Sampai saat ini kita tidak pernah ada surat dari BK terkait anggota DPRD yang malas. Intinya ialah, harus ada teguran tegas dari BK, karena sebagai ketua fraksi PKS, saya selalu mempertanyakan kinerja BK selama ini,” tandasnya.

Rumra menambahkan, dalam Tata tertib DPRD, jika ada anggota DPRD yang tidak hadir selama enam kali berturut dalam agenda rapat, maka patut diberikan sanksi.  (S-46)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon