Hukum ›› Berkas Masuk Pengadilan, Tersangka DPO Korupsi Rehab Sekolah di Aru

Berkas Masuk Pengadilan, Tersangka DPO


Ambon - Berkas kasus dugaan korupsi proyek Rehabi­litasi Gedung SD dan SMP se-Kabupaten Ke­pulauan Aru tahun 2012 sudah masuk Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat (10/11), namun tanpa Direktur PT Duta Sarana, Sukmawati Makatita se­bagai tersangka. Ia telah menghilang, dan dite­tap­kan dalam DPO.

Pengadilan Tipikor Ambon telah menge­luar­kan penetapan No­mor: 33/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb tanggal 10 November 2017, yang memerintahkan JPU Ke­jari Aru memanggil Suk­mawati Makatita untuk menghadiri sidang perdana, Jumat (17/11) pukul 09.00 WIT.

“Kami mengharapkan Sukmawati Makatita kooperatif  untuk meng­hadiri sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tipikor Ambon,” kata Kasi Pidsus Kejari Aru, Eka Putra Polimpung, kepada Siwalima, di Ambon, Sabtu (11/11).

Sementara Humas Pengadilan Negeri Ambon, Herry Setiabudi yang dikonfirmasi mengakui,  pihak­nya telah menerima berkas Sukma­wati Makatita pada Jumat (10/10), dan sudah mengeluarkan penetapan untuk memanggilnya menghadiri sidang.

“JPU harus panggil terdakwa se­banyak tiga kali jika yang ber­sang­kutan tidak hadir maka majelis hakim akan menetapkan agar sidangnya bisa dilaksanakan tanpa terdakwa atau in absentia,” kata Setiabudi.

Lanjut Setiabudi, sidang tanpa terdakwa diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor.

“Dalam undang-undang disebut­kan dalam hal terdakwa telah dipa­nggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat dipe­riksa dan diputus tanpa kehadi­rannya,” jelasnya.

Penyidik Kejari Aru menetapkan Direktur PT Duta Sarana, Sukmawati Makatita dalam DPO sejak Mei 2017 lalu, karena tidak kooperatif.

“Kami telah menetapkan Sukma­wati Makatita sebagai DPO karena ketika dipanggil beberapa kali untuk dilakukan tahap II, yang bersang­kutan mangkir,” kata Kasi Pidsus Kejari Kepulauan Aru, Ekaputra Polimpung, kepada Siwalima, mela­lui telepon selulernya, Jumat (30/6).

Polimpung menambahkan, pihak­nya telah berkoordinasi dengan Kejati Maluku untuk memasukan Makatita dalam Media Centre Kejagung.

Seperti diberitakan, PT Duta Sarana milik Sukmawati Makatita menangani proyek rehab 74 reha­bilitasi gedung sekolah SD/sede­rajat dan SMP/sederajat, termasuk pengadaan mobiler.  Proyek ini dibiayai DAK tahun 2012 senilai Rp 6.662.386.000.

Tak hanya mengerjakan fisik, tetapi Sukmawati juga menjadi kon­sultan perencanaan dan penga­wa­san. Alhasil proyek bermasalah. Anggaran sudah dicairkan 100 persen, namun pekerjaan tak selesai.

Selain itu, PT Duta Sarana juga melakukan pengadaan buku-buku perpustakaan. Pengadaan ini di­duga terjadi mark-up. Harga buku berkisar antara Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu, namun dimanipulasi harga men­cantumkan harga Rp 45 ribu.

Berdasarkan audit BPKP Per­wakilan Maluku, negara dirugikan senilai Rp 500 juta lebih. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon