Daerah ›› Berantas Miras, Pemkab Malteng Gelar Rakerda

Berantas Miras, Pemkab Malteng Gelar Rakerda


Masohi - Pemerintah Kabupaten Malteng secara resmi menentang peredaran minuman keras (miras). Untuk memberantasnya, digelar rapat kerja daerah (Rakerda) yang dilaksanakan di ruang pertemuan Pendopo Bupati Malteng di Masohi, Selasa (26/5).

Hadir dalam raker tersebut, Bupati Malteng, Abua Tuasikal,Kapolres Malteng AKBP Harley Silalahi, Dandim 1502/Masohi, Letkol Infantri Tri Bharata Wirajati, Danyon  731/Kabaresi, Letkol Infantri Faizal Rizal dan seluruh pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Malteng.

Raker yang ditujukan untuk memberantas peredaran miras ini, juga diikuti oleh seluruh camat dan raja di kabupaten tertua di Maluku itu. Dalam sambutannya, bupati mengatakan, miras adalah salah satu faktor pencetus konflik di tengah masyarkat. Dimana, hampir seluruh masalah konflik antar negeri yang terjadi semuanya dipicu oleh pengaruh miras. Untuk itu agar dapat meminimalisir terjadinya bentrok di masyarakat, maka peredaran miras ini harus disikapi secara cermat oleh semua pihak.

“Kita telah melakukan berbagai evaluasi terhadap semua bentuk konflik yang terjadi di daerah ini. Ternyata masalah itu dipicu oleh adanya pengaruh minuman keras yang beredar di tengah masyarakat. Olehnya melalui momentum raker ini kami berharap semua negeri dapat menyikapinya dengan baik agar miras yang merugikan masyarakat itu dapat diberantas secara bersama sama,” tandas bupati.

Pada kesempatan itu bupati meminta forum tersebut dapat melahirkan sandaran hukum agar peredaran miras ini dapat segera ditangani dengan baik. Minimal masing masing negeri dapat melahirkan Peraturan Negeri (Perneg)  tentang penanganan miras.

“Untuk mengatasi masalah miras ini, kita memang membutuhkan payung hukum. Olehnya forum ini minimal harus dapat melahirkan rekomendasi untuk dapat memiliki sebuah bentuk kesepakatan untuk melahirkan Peraturan Negeri atau Perneg tentang penanganan miras di masing masing negeri yang ada di Malteng,” tukasnya.

Pemkab Malteng juga tambahnya, akan menindaklanjuti masalah miras dimaksud dengan mencoba menggodok Perda agar peredaran miras ini dapat dikontrol dengan baik.

“Jadi sambil menunggu penggodokan Perda, sudah harus ada Perneg tentang miras di negeri dan desa. Setelah raker ini sudah harus dipikirkan para raja untuk dibuat Perneg,” tegas bupati.

Bupati menambahkan, langkah pemerintah kabupaten ini tidak serta merta langsung dilakukan dengan tujuan untuk membunuh mata pencaharian masyarkat khususnya masyarakat yang mengusahakan miras secara tradisional.

Sebab menurutnya, pemkab juga akan mencari solusi agar dapat memberdayakan masyarakat dengan memberikan bantuan serta pelatihan agar usaha produksi miras dapat dialihkan ke prodak lain.

“Kami pastinya tidak akan membunuh masyarakat dengan hanya memberantas peredaran atau produksi miras semata. Mereka yang memproduksi miras secara tradisional itu akan kita berdayakan. Kami harapkan melalui pemberdayaan dimaksud produksi miras itu dapat dialihkan kepada produk lain yang lebih bermanfaat,” pungkas bupati. (S-36)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon