Hukum ›› Bendahara Negeri Morokay Dituntut 4 Tahun Penjara Terbukti Korupsi ADD-DD

Bendahara Negeri Morokay Dituntut 4 Tahun Penjara


Ambon - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Maluku Tengah (Malteng) di Wahai, Ajid Latuconsina dan Acer Orno menuntut, Bendahara Negeri Administrasi Morokay, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Malteng, Eli Susanto (35) dengan pidana empat tahun penjara, dalam persidangan yang digelar, Rabu (13/3).

JPU menyatakan, terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Sidang pembacaan tuntutan tersebut dipimpin majelis hakim yang diketuai, Felix R. Wuisan, didampingi dua hakim anggota, Jenny Tulak dan Bernad Panjaitan. Sedangkan terdakwa didampingi penasehat hukum, Marcel J. Hehanusa.

Selain pidana badan, JPU Cabjari Wahai juga menuntut terdakwa membayar denda Rp 200 juta, subsider lima bulan kurungan, dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 162.071.293, subsider empat bulan kurungan.

Untuk diketahui, pada tahun 2015 Negeri Administrasi Morokay menerima dana desa  (DD) yang bersumber dari APBN dan alokasi dana desa (ADD) dari APBD Kabupaten Malteng sebesar Rp 355.071.898.

Jumlah DD dan ADD yang diterima tahun anggaran 2015, yakni tahap I 40 persen 17 September 2015 sebesar Rp 142.028.759, yang terdiri dari DD Rp 107.279.473 dan ADD Rp 34. 749.287.

Tahap II 40 persen 17 Desember 2015 sebesar Rp 142.028.759 yang terdiri dari DD Rp 107.279.473 dan ADD Rp 34. 749.287. Tahap III 20 persen 29 Desember 2015 sebesar Rp 71.014.380 dengan rincian ADD Rp 53.639.737 dan DD Rp 17.374634.

Anggaran DD dan ADD itu dianggarkan, untuk sejumlah item diantaranya, pembelanjaan alat-alat perkantoran, perjalanan dinas dan biaya modal sebesar Rp 106.521.569.

Selain itu, anggaran perbaikan dan pemeliharaan jalan usaha tunai Rp 46.000.000, pembersihan saluran pembuangan Rp 46.450.000, pembuatan jembatan penghubung ke sawah Rp 49.450.329 dan biaya operasional TK PPK Al-Quran selama setahun Rp 2.300.000.

Bantuan ekonomi produktif Rp 65.000.000, sosialisasi Kamtibmas dan bahaya miras Rp 3.750.000, pembinaan pemuda dan olahraga Rp 10.100.000 dan peningkatan pelatihan pemuda Rp 6.380.000.

Bidang pemberdayaan masyarakat Rp 19.120.000 untuk kegiatan, kesehatan Rp 5.500.000 dan kegiatan PKK Rp 13.620.000.

Anggaran ratusan juta tersebut, harusnya dipergunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Negeri Morokay. Namun sayangnya sebagianya dipakai untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa negera dirugikan mencapai Rp 162.071.293.

Usai mendengar pembacaan tuntutan, majelis hakim kemudian menunda sidang hingga, Rabu (20/3) dengan agenda pembelaan. (S-49)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon