Hukum ›› BEM F-Hukum Unidar Demo Kejati Dukung Pemberantasan Korupsi

BEM F-Hukum Unidar Demo Kejati


Ambon - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Darussalan (Unidar) Ambon, Jumat (9/12), demonstrasi di Kantor Kejati Maluku, Jumat (9/12). Aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa ini, mereka mendorong dan mendukung Kejati Maluku dalam menuntaskan kasus korupsi di Maluku.

Dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Ketua Umum, La Bahtar sekaligus Sekretaris Umum dan Koordinator Lapangan, Husen Bafaddal mengatakan, negara Indonesia adalah negara yang berda­sarkan pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum, tentunya harus membumikan nilai-nilai Pancasila agar sebuah harapan dapat terwujud.

Mereka menyatakan upaya pem­berantasan korupsi di bumi Maluku belum secara optimal dilakukan. Hal ini juga mungkin dikarenakan aparat penegak hukum yang kurang profe­sional, sehingga adanya tebang pilih dalam penegakan hukum.

Mereka mencontohkan, penanga­nan kasus korupsi berjamaah mantan 35 anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara (Malra) periode 1999-2004.

Olehnya itu, dalam memperingati hari anti korupsi sedunia saat ini, kami dari BEM Fakultas Hukum Unidar memberikan dukungan ke­pada lembaga penegak hukum Kejati Maluku, agar dapat menyelesaikan kasus korupsi pada tingkat daerah agar tujuan dari negara yakni me­nsejahterakan dan memakmurkan masyarakat dapat terwujud.

Menanggapi pernyataan sikap tersebut, Wakil Kepala Kejati (Wa­kajati) Maluku, I Gede Sudiatmaja saat menemui pendemo mangatakan, untuk kasus korupsi yang semen­tara ditangani oleh Kejati Maluku tetap akan dituntaskan.

“Untuk kasus korupsi yang sementara kita tangani, saya jamin akan dituntaskan dan tidak ada yang mandek. Hanya saja kita mengalami keterbatasan personil dan letak geografis wilayah Maluku sangat sulit,” ungkap Wakajati.

Walau demikian, pihaknya tetap berupaya untuk menuntaskan kasus korupsi di Maluku baik yang sementara jalan maupun berupa laporan-laporan baru yang diterima. Sementara itu, untuk kasus dugaan korupsi dana asuransi mantan anggota DPRD Malra, Wakajati mengatakan pihaknya terkendala hanya untuk ijin Presiden terhadap dua pejabat kepala daerah di Tual.

“Kita ini masih menunggu ijin Presiden. Walaupun UU menga­takan setelah 60 hari kalau ijin belum turun dapat melakukan pemeriksaan, tetapi ketika di pengadilan akan di tolak oleh hakim dan itu sudah pernah terjadi sehingga pengalaman itu kita tidak mau terjadi lagi. Pada prinsipnya kita tetap menunggu,” kata Wakajati.

Mendengar penjelasan Wakajati, pendemo kemudian menyampaikan terima kasih dan bersalaman dan langsung membubarkan diri dengan tertib dari halaman kantor Kejati Maluku. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon