Daerah ›› Bawaslu Usut Politisasi Rastra di Tananahu

Bawaslu Usut Politisasi Rastra di Tananahu


Masohi - Badan Pengawasan Pe­milu Kabupaten Maluku Tengah mengusut dugaan politisasi pembagian beras prasejahtera (rastra) di Negeri Tananahu, Kecama­tan Teluk Elpaputih.

Rastra yang tersebut diba­gikan pada Kamis (15/3) pagi. Namun dalam pemba­gian beras bantuan pemerin­tah  itu, turut diberikan stiker calon anggota legislatif dan DPD.

“Kita sudah tindak lanjuti informasi pembagian rastra yang diselingi pembagian alat peraga kampanye sejumlah calon anggota legislatif di Negeri Tananahu yang terjadi, Kamis kemarin itu,” kata Ketua Bawaslu Maluku Tengah, Rizal Sahupala kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (15/3).

Sahupala mengungkapkan, saat ini Panwaslu Kecamatan Teluk Elpaputih sedang melakukan inves­tigasi di lapangan. Sebab dugaan politisasi pembagian rastra itu tidak dilaporkan, namun diinformasikan kepada panwaslu setempat.

“Proses investigasi sudah ber­jalan sejak informasi diterima panwas kecamatan, sejak kemarin. Kami pun juga telah menginstruksikan panwas­cam untuk menindak lanjuti informasi itu sampai tuntas,” tandas Rizal.

Rizal menjelaskan, hasil inves­tigasi yang dilakukan oleh Panwas­cam Teluk Elpaputih telah dimasuk­an dalam formulir pengawasan untuk  tindaklanjuti sesuai mekanis­me penanganan pelanggaran pemilu. Jika nantinya hasil investigasi menemukan fakta kuat, maka akan ditindaklanjuti.

“Kita tangani sesuai prosdur pena­nganan pelanggaran pemilu. Semua pihak termasuk  kepala pemerintah negeri  Tananahu, pasti akan kita periksa. Namun sebelum sampai ke tahap itu, prosedur investigasi itu harus lebih awal dilakukan untuk dapat menemukan indikasi pelang­garan. Hal ini dikarenakan, dugaan politisasi rastra di Tananahu itu tidak dilaporkan, tetapi diinformasikan oleh masya­rakat kepada panwas di kecamatan,” katanya.

Menurutnya, jika langsung dilaporkan, otomatis panwaslu langsung melakukan langkah-lang­kah penanganan sesuai mekanisme.

“Jadi ada perbedaan penanganan pelanggaran pemilu. Dugaan ini diketahui panwas karena diinfor­masikan dan bukan dilaporkan. Kalau ada masyarakat yang lang­sung melaporkan masalah ini, maka penanganannya langsung dilaku­kan. Otomatis ada pelapor dan terlapor,” jelas Rizal. 

Lanjut Rizal, jika kasus itu adalah temuan panwaslu langsung dita­ngani tanpa dilaporkan. Sesuai mekanisme, temuan dan laporan harus langsung ditindaklanjuti. Namun karena polisitasi rastra ini, adalah informasi masyarakat, maka langkah yang harus dilakukan adalah menggunakan pola inves­tigasi untuk menemukan data dan keterangan dugaan pelanggaran itu.

Ia menegaskan, politisasi program pemerintah untuk kepentingan politik tidak dibenarkan. Olehnya kasus ini tetap akan ditindaklanjuti sampai tuntas.

“Hari ini juga kami bersama gakumdu akan turun ke Tananahu. Mudah-mudahan investigasi lapa­ngan memiliki titik terang yang menggambarkan kronologis dugaan politisasi rastra di Negeri Tananahu agar dapat secepatnya ditindak­lanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tandas Rizal.

Untuk diketahui, dalam pemba­ngian rastra di Negeri Tananahu itu, disertai pemberian striker caleg DPR nomor urut 2 dari Partai Nasdem Abdullah Tuasikal, caleg DPD atas Na­ma Mirati Dewaningsih Tuasikal, caleg DPRD Provinsi Maluku dari Partai Gerindra Andi Musnaswir dan caleg DPRD Kabupaten Maluku Tengah atas nama Julianus Watti­mena.

Dugaan pelanggaran pemilu ini juga telah viral di facebook dan menjadi perbincangan masyarakat di Masohi.

 “Bawaslu harus menuntaskan kasus ini sampai tuntas. Semua pihak yang terlibat harus dihukum,” tulis Ketua PKB Maluku Tengah, Saleh Tuahuns yang dikutip dari akun facebooknya. 

Politisi Partai Demokrat Jhon Belseran juga mengungkapkan hal senanda. “Dugaan kasus ini sangat jelas. Bahkan wajah orang dalam video yang beredar ini juga terlihat nyata. Mau tunggu apa lagi Panwas,” ujarnya. (S-36)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon