Politik ›› Bawaslu Nyatakan Laporan Watubun Penuhi Syarat

Bawaslu Nyatakan Laporan Watubun Penuhi Syarat


Ambon - Bawaslu Maluku menya­takan kasus dugaan pe­lang­garan administrasi pemilu yang dilaporkan Benhur G Watubun, caleg DPRD Maluku dapil VI yang meliputi Kota Tual, Kabupaten Malra dan Kepulauan Aru memenuhi syarat, baik  formil maupun materil.

Hal itu diputuskan dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan pendahuluan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Maluku Senin (27/5). Dalam putusan itu, Bawaslu mengatakan laporan Watubun memenuhi syarat formil dan meteril berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

Sidang dipimpin Koodinator Devisi Hukum Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Maluku, Paulus Titaley didampingi dua komisioner lainnya yakni Koordinator Devisi Data dan Informasi Astuty Usman serta Koordinator Devisi Sumber Daya Manusia (SDM)  dan Organisasi, Subair Abdullah.

Hadir pula dalam sidang tersebut kuasa hukum pelapor, Jonathan Kainama dan Dodi Soselissa serta terlapor II, KPU Provinsi Maluku yang diwakili oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Syamsul Rivan Kubangun, didampingi Komisioner Devisi Hukum Almunadzir Sangadji dan Komisioner Devisi Teknis, Khalil Tianotak.

Sementara terlapor I, KPU Kabupaten Kepulauan Aru tidak hadir. Titaley mengatakan,  setelah Bawaslu Maluku mengkaji laporan yang disampaikan oleh kuasa hukum pelapor, maka laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil.

“Laporan tersebut memenuhi syarat formil dan materil,” ujarnya.

Sementara itu kuasa hukum pelapor, Dodi Soselissa yang dikonfirmasi Siwalima, mengatakan, dalam sidang dengan agendanya pembacaan putusan pendahuluan yang mana Bawaslu mengkaji untuk pelaporan apakah laporan itu memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018, sehingga Bawaslu menilai laporan pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil.

“Jadi laporan klien  kami memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 8 tahun 2018,” ujar Soselissa.

Dengan adanya putusan tersebut tambah Soselissa, agenda sidang akan dilanjutkan.

“Nanti akan dilanjutkan dengan agenda sidang berikutnya, namun kita belum tahu kapan nanti kita tunggu panggilan dari Bawaslu provinsi,” ujar Soselissa.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Maluku, Syamsul Rivan Kubangun selaku terlapor II mengatakan, laporan tersebut hanya pelanggaran administrasi, sehingga pihaknya akan mengikuti proses dan mekanisme yang ditetapkan.

“Ini hanya pelanggaran administrasi, sehingga kami akan mengikuti proses dan mekanisme yang ditetapkan, karena masih ada sidang-sidang selanjutnya,” jelas Kubangun.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Mustafa Darakay menyatakan, pihaknya siap menghadapi laporan yang disampaikan oleh pelapor. “Prinsipnya kami siap menghadapi laporan pelapor dan siap mengikuti seluruh sidang yang akan digelar oleh Bawaslu Maluku,” ujarnya, melalui telepon selulernya, Senin (27/5).

Untuk diketahui, Caleg PDIP di daerah pemilihan (dapil) VI yang meliputi Kota Tual, Kabupaten Malra dan Kepulauan Aru, Benhur Watubun melalui kuasa hukumnya, Jonathan Kainama dan Soselissa telah melaporkan adanya pelanggaran administratif yang terjadi pada pelanggaran pemilu, khususnya di Kecamatan Sir-Sir, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana ada terjadi perbedaan data di pleno rekapitulasi tingkat Provinsi Maluku.

“Berdasarkan pleno tanggal 17 Mei 2019 di Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan Benhur Watubun memperoleh 87 suara di Kecamatan Sir-Sir tetapi kemudian saat  rekapitulasi di tingkat provinsi ada terjadi perubahan angka dari 87 menjadi 63  dan perubahan tersebut tanpa sepengetahuan saksi,” tandas Soselissa.

Dikatakan, perubahan data tidak dilaksanakan dalam pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, perubahan itu tidak melalui tools elektronik, yang dimaksud bukan print out namun hanya menggunakan pulpen tanpa disertai paraf.

“Untuk  itu kita pertanyakan ke KPU, angka 63 darimana, dan berdasarkan apa,” tegas Soselissa.(S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon