Politik ›› Bawaslu Hentikan Kasus Ely Toisuta

Bawaslu Hentikan Kasus Ely Toisuta


Ambon - Bawaslu Kota Ambon memutuskan menghentikan kasus dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan sejumlah warga Kudamati, Kecamatan Nusaniwe terhadap caleg Partai Golkar, Ely Toisuta.

Komisioner Devisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Ambon, Daim Baco Rahawarin yang dikonfirmasi Siwalima di ruangannya, Jumat (24/5) mengatakan, dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat tidak memenuhi unsur pidana pemilu, setelah Bawaslu melakukan kajian pada tanggal 16 Mei lalu.

“Tidak memenuhi unsur, karena laporan warga tidak mencantumkan kejadian tanggal berapa. Dalam laporan masyarakat disebutkan waktu kejadian itu terjadi dalam bulan Maret,” kata Daim

Ia mengaku, dalam peraturan Bawaslu, pelapor harus melaporkan dugaan pelanggaran paling lambat tujuh hari pasca ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu, hal ini di atur dalam aturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilu.

“Peristiwanya bulan Maret dan tidak mencantumkan waktu kejadian, dan baru dilaporkan pada 15 Mei kemarin, jadi waktunya sudah lewat, sehingga tidak memenuhi unsur baik formil maupun materil,” katanya.

Sementara itu Ketua Harian DPD Golkar Kota Ambon Marcus Pattiapon saat dikonfirmasi Siwalima melalui telepon  soal pemanggilan terhadap caleg Partai Golkar, Ely Toisuta tidak diangkat. Pesan singkat yang dikirimpun tidak dibalas.

Dilaporkan

Seperti diberitakan, janji palsu caleg Partai Golkar, Ely Toisuta berbuntut panjang. Ely dilaporkan oleh sejumlah warga  Kudamati dengan tuduhan melakukan tindak pidana pelanggaran pemilu ke Bawaslu Kota Ambon, Selasa (14/5).

Laporan disampaikan sekitar pukul 10.00 WIT oleh enam orang warga Kudamati, didampingi Wakil Ketua Bidang Bapilu DPC Partai Garuda Kota Ambon, Jefry Akollo.

Laporan diterima oleh Komisioner Devisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Ambon, Daim Baco Rahawarin. 

Wakil Ketua Bidang Bapilu DPC Partai Garuda Kota Ambon, Jefry Akollo, kepada Siwalima, meminta Bawaslu Kota Ambon segera menindaklanjuti laporan tersebut, karena Ely Toisuta yang adalah caleg  nomor urut 1 dapil Ambon III atau Kecamatan Nusaniwe telah melakukan pelanggaran pemilu.

Pelanggaran pemilu yang dimaksud adalah Ely  memberikan kursi kepada warga Kudamati, dengan kompensasi mencoblos dirinya saat pemilu 17 April.

“Kita menyikapi terus berbagai pelanggaran yang terjadi saat pemilu 17 April lalu, ada beberapa pelanggaran yang sudah kita cross check yang dilakukan caleg Golkar Ely Toisuta yang memberikan bantuan kursi. Sesuai data, ada yang 100 buah, ada pula 50 buah, namun baru diberikan 25 buah dan janji akan diberikan setelah proses penghitungan suara,” tandas Akollo.

Ia menegaskan, Partai Garuda akan mengawal terus laporan yang sudah disampaikan ke bawaslu. Sebab, yang dilakukan Ely Toisuta adalah pelanggaran pemilu.

“Ini merupakan pelanggaran pemilu. UU Nomor 10 tahun 2016 pasal 183 ayat (1) dan (2) menyata­kan setiap caleg yang memberi dan menjanjikan akan terkena sanksinya, sehingga kita sudah menghubungi DPD dan DPP dan perintah DPP jelas, kita akan mengawal sampai di Bawaslu RI,” ujar Akollo.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi bawaslu untuk menggugurkan laporan ini, karena fakta, bukti laporan, foto dan video juga sudah diberikan.

“Kami minta Bawaslu Kota Ambon tidak melindungi siapapun dalam proses pemilu termasuk Ely Toisuta yang secara nyata telah melakukan pelanggaran, dimana   beliau turun sosialisasi bulan Ok­tober kemudian kursi diberikan pada bulan Maret  untuk tahap pertama dan tahap kedua seminggu sebelum proses pencoblosan dilakukan,” ujarnya.

No Comment

Caleg Partai Golkar, Ely Toisuta no comment saat dikonfirmasi soal tuntutan warga Kudamati agar memberikan sisa kursi yang dijanjikan.

“Sementara ni comment ya ade,” tulis Ely, melalui pesan whatsApp, kepada Siwalima, Selasa (14/5) Ely. (S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon