Politik ›› Bawaslu Harus Turut Awasi Pilkada Ulang di SBT

Bawaslu Harus Turut Awasi Pilkada Ulang di SBT


Ambon - Kendati Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) telah terbentuk dan mempersiapkan diri untuk proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang di Kabupaten SBT yang akan berlangsung 11 September mendatang, namun Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Maluku harus juga turut mengawasinya.

“Bawaslu harus turut serta dalam melakukan pengawasan di Kabupaten SBT, walaupun Panwaslu SBT telah terbentuk, hal ini penting dilakukan guna tidak mengulangi pelanggaran yang sama saat Pilkada 11 Juni lalu,” tandas Ketua Lembaga Pemberdayaan Kajian Pemba­ngunan (LPKP) Maluku, Nisman Rumalutur, kepada Siwalima, di Ambon, Selasa (20/8).

Dikatakan, pengalaman pada pilkada putaran pertama telah terjadi berbagai pelanggaran sehingga akhirnya harus berproses di Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga dapat diartikan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Maluku maupun Panwaslu setempat sangat minim sehingga kinerjanya tidak maksimal.

“Berbagai pelanggaran yang terjadi saat pilkada putaran pertama itu harus menjadi catatan penting bagi baik oleh KPU sebagai penyelenggara Pilkada maupun Bawaslu dan Panwaslu sebagai lembaga yang mengawasi jalannya proses Pilkada itu, sehingga tidak boleh lagi terulang,” katanya.

Rumalutur meminta agar Bawaslu maupun Panwaslu tidak ditunggangi kepentingan politik sehingga berbagai pelanggaran yang terjadi harus segera disikapi dan dituntaskan.

“Panwaslu maupun Bawaslu harus lebih maksimal lagi untuk menjalankan tugasnya, apalagi dengan kondisi geografis Kabupaten SBT yang teriri dari pulau-pulau, sehingga petugas pengawasan lapangan juga harus ditingkatkan dengan intens agar meminimalisir berbagai pelanggaran yang terjadi nantinya, termasuk juga harus menghindari intimidasi dari kandidat dtertentu dengan kepentingan politiknya,” ujarnya.

Ia juga menghimbau kepada masyarakat di Kabupaten SBT agar saat proses Pilkada ulang nantinya harus cerdas memilih pemimpin yang mampu mengakomodir kepentingan masyarakat untuk lima tahun mendatang, jangan karena disusupi kepentingan politik sehingga akan berdampak buruk pada citra demokrasi di Maluku.  (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon