Politik ›› BARU Permasalahkan DPT di Sidang DKPP

BARU Permasalahkan DPT di Sidang DKPP


Ambon - Dewan Kehormatan Penyeleng­gara Pemilu (DKPP) menggelar sidang dugaan pelanggaran Pilkada di Kabupaten Buru yang dilaporkan oleh tim hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bakri Lumbessy-Amrullah Madani Hen­tihu (BARU).

Sidang yang berlangsung di kantor Bawaslu Maluku, Kamis (20/4) itu guna mendengarkan kebera­tan dan jawaban dari pihak pengadu dan teradu, dalam hal ini KPU Buru dan Panwaslu Buru.

Sidang dipimpin oleh Nur Hidayat Sardini dari DKPP dan didampingi empat anggota ma­jelis sidang diantaranya BD Manery, La Alwi, Toni Pariela dan Elsa Toule.

Dalam keberataannya, pasangan calon BARU yang diwakili oleh So­lihin Buton memaparkan, ada empat poin keberatan yang seluruhnya ter­kait dugaan pelanggaran yang dila­kukan oleh penyelenggara Pilkada dalam menetapkan DPT.

Pertama, berdasarkan SK pleno penetapan KPU, bahwa total DPT di Kabupaten Buru sebanyak 94.688 jiwa. Padahal, setelah dilakukan per­hi­tungan suara pada tanggal 22 Feb­ruari, ternyata jumlah DPT berda­sarkan formulir DB1 KWK jumlah DPT hanya sebesar 94.128 jiwa.

Kedua, BARU juga menuding KPU membuat DPT siluman. Pasal­nya, ada DPT yang tidak sesuai de­ngan data atau formulir milik BARU.  Ketiga, juga keberatan terkait tidak adanya formulir yang dipakai untuk mengisi pemilih yang menggunakan e-KTP dan suket. Keempat, kebera­tan terkait alat bantu komunikasi komunikasi juga tidak disediakan.

Dihadapan majelis sidang, Ketua KPU Buru Munir Soamole selaku teradu memaparkan, terkait perbe­daan DPT itu, hanyalah kesalahan dalam pengetikan.

“Semestinya pengadu mengaju­kan keberatan saat DPT itu diple­nokan oleh KPU. Tetapi kenyataan­nya tidak demikian,” ungkapnya.

Menyangkut formulir ATB KWK, Munir memastikan terdistribusi, sehingga jika ada anggota KPPS yang menulis daftar pemilih tam­bahan yang menggunakan suket dan e-KTP dengan kertas biasa, maka diduga apa yang ditulis itu akan disalin ke formulir ATB KWK yang telah disediakan.

Sedangkan untuk alat bantu komu­nikasi, tidak bisa disediakan, sebab anggaran untuk itu tidak disetujui oleh DPRD Kabupaten Buru.

Dari keberatan dan jawaban yang disampaikan kedua pihak, hakim memberikan kesempatan untuk me­nyampaikan kesimpulannya.

Pihak pengadu, mengiginkan agar majelis sidang bisa meneliti doku­men dan data yang telah diserahkan. Pengadu juga berharap majelis sidang bisa jatuhkan putuskan yang adil, serta meminta agar majelis si­dang memberhentikan sementara memberhentikan secara tetap se­luruh komisioner KPU buru.

Sedangkan teradu meminta maje­lis sidang menerima seluruh jawaban teradu dan  menolak permohonan pe­ngadu secara keseluruhan.

Majelis sidang akhirnya menunda agenda sidang dengan agenda putu­san apakah akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi ataukah sidang ter­sebut memenuhi syarat dilanjut­kan ataukah tidak.

Sementara itu,kuasa hukum pasangan BARU Abdul Syahir kepada wartawan di Ambon, Jumat (20/4) meminta DKPP memberhen­tikan Ketua KPU Buru Munir Soa­mole beserta 4 komisioner lainnya akibat tidak konsisten dan tidak merujuk pada Peraturan KPU saat menyelenggarakan pilkada.

“Buktinya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) pilkada yang sudah dipleno­kan pertama sebanyak 92.222 pemi­lih, namun selanjutnya pada pleno ke­dua meningkat sebesar 94.688 pe­milih, sehingga ada yang berbeda, na­mun disaat persidangan hasil DPT-nya berbeda yakni 94.128 pemilih. Ini yang tidak bisa dibuk­tikan,” katanya

Syahir juga menyoroti pencetakan alat dokumentasi yang tidak di lakukan oleh pihak KPU Buru dengan alasan waktu yang tidak cukup untuk melakukan pencetakan.

“Ini yang kami sesalkan dari keputusan KPU yang sesuai dengan amanat PKPU, padahal pencetakan alat dokumentasi ini penting,” kata­nya. (S-46/S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon