Hukum ›› Bakal Dijemput Paksa, Utusan Gubernur Temui Hakim

Bakal Dijemput Paksa, Utusan Gubernur Temui Hakim


Ambon - Penetapan majelis ha­kim Pengadilan Negeri Ambon untuk menjemput paksa Gubernur Maluku, Said Assagaff mem­buat ia cu­kup panik. Ia me­ngutus dua orang untuk menemui hakim Herri Setia­budy, Selasa (10/10).

Dua orang yang diutus itu adalah penasehat hu­kumnya Fahri Bachmid dan Kepala Biro Hukum Setda Maluku, Henri Far-Far.

Keduanya mendatangi Kantor Pengadilan Negeri Ambon sekitar pukul 13.00 WIT un­tuk me­nemui Herri Se­tiabudy, yang merupakan ha­kim ketua dalam kasus penipuan dan pengge­la­pan aset Yaya­san Al-Hilaal de­ngan terdakwa Umar Atamimi.

Entah apa yang dibicarakan dengan Setibudy. Namun me­nurut Bachmid, kedatangan­nya untuk mengkonfirmasi dan meluruskan beberapa hal, termasuk penetapan pen­jemputan paksa terhadap gubernur.

“Jadi kita sudah jelaskan, dan sudah clear dengan ma­jelis hakim,” kata Bachmid, kepada wartawan.

Menurut Bachmid, secara normatif permintaan untuk menghadirkan Said Assagaff dalam kedudukan sebagai Ke­tua Dewan Pembina Yaya­san Al-Hilaal Ambon sebagai saksi adalah tidak relevan dan urgen dalam kepentingan me­nggali fakta dan peristiwa ma­teril berkaitan dengan dugaan penjualan aset Yayasan Al-hilaal oleh Umar Atamimi.

Hal ini dapat dicermati ber­dasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap secara baik dan komprehensif yang telah disampaikan oleh saksi fakta sekaligus saksi pelapor dalam perkara ini, yaitu saksi Salem Basalamah yang adalah anggota Dewan Pembina Ya­ya­san Al-hilaal Ambon, maupun saksi fakta yang lain seperti Hadi Basalamah dan Bedi Misfer.

“Semua saksi fakta itu telah mendudukan konstruksi pe­ristiwa tersebut secara siste­matis, dengan demikian per­min­taan untuk menghadirkan saksi Said Assagaff adalah ke­hilangan konteks kepenti­ngan sifat hukumnya,” tandas Bachmid.

Bachmid mengatakan, keti­dak­hadiran Said Assagaff dalam persidangan tidak perlu dipersoalkan, karena secara yuridis jelas diatur dalam pasal 116 ayat (1) KUHAP.

“Saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali apa­bila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemerik­saan pengadilan, maka ber­da­sarkan penalaran yang logis dan wajar, pada saat itu, pe­nyidik telah mengantisipasi ketidakhadiran saksi karena sesuatu hal, yaitu kesibukan sebagai pejabat negara,yang tentunya sangat sulit untuk menentukan waktu yang tepat, sehingga hal yang demi­kian ini telah cukup dianti­sipasi oleh hukum acara,” ujarnya.

Selanjutnya menurut Bach­mid, berdasarkan perspektif hu­kum acara pidana serta pada alasan yang legal  kons­titusional, maka BAP Said Assagaff cukup dibacakan a di depan persidangan yang terbuka untuk umum. Hal ini sejalan dengan rumusan ke­tentuan pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Ayat 1 menyebutkan, jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan de­ngan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

Selanjutnya ayat 2 menya­ta­kan, jika keterangan itu sebe­lumnya telah diberikan diba­wah sumpah, maka kete­ra­ngan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di­bawah sumpah yang diucap­kan di sidang.

Karena itu, menurut Bach­mid, permintaan kuasa hukum terdakwa untuk menghadir­kan Said Assagaff sebagai saksi dalam persidangan ti­dak relevan dan urgen serta sa­ngat bias dari tujuan hakiki dari sebuah proses peradilan pidana yang hakikatnya ada­lah mencari dan menemukan kebenaran materil.

Sementara hakim Herri Setiabudy yang juga Humas Pengadilan Negeri Ambon yang dikonfirmasi mengata­kan, penetapan majelis hakim untuk menjemput paksa gu­bernur hadir dalam sidang, Senin (16/10) mendatang ha­rus dijalankan oleh JPU Kejati Maluku.

“Itu adalah penetapan maje­lis hakim sehingga harus di­jalankan oleh JPU namun nan­ti dilihat dulu saat sidangnya, apakah saksi tersebut dapat dihadirkan oleh JPU ataukah tidak,” kata Setiabudi yang di­konfirmasi Siwalima, melalui telepon selulernya.

Jika nantinya JPU tidak ber­hasil menghadirkan Assagaff sebagai saksi maka berita aca­ra pemeriksaan saksi dapat dibacakan.

“Nanti kita lihat dulu per­kembangannya seperti apa, kalau tidak hadir berarti berita acaranya bisa dibacakan tapi nantilah kita lihat dulu per­kembangannya saat sidang mendatang,” katanya.

Setiabudi mengaku, Karo Hukum Setda Provinsi Ma­luku, Henri Far-Far dan Fahri Bachmid menemui dirinya untuk menanyakan soal pene­tapan majelis hakim tersebut.

“Mereka datang kepada saya, yakni Karo Hukum dan satu orang lagi namun saya tidak mengetahui identitas­nya  dan menanyakan kepas­tian penetapan majelis hakim yang memanggil paksa Assa­gaff dan saya menjelaskan jika penetapan tersebut berdasar­kan permintaan dari PH ter­dakwa sehingga kami selaku majelis hakim setelah berdis­kusi, akhirnya mengeluarkan pe­netapan tersebut,” ujarnya.

Panggil Paksa

Majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon mengeluarkan penetapan panggilan paksa terhadap Gubernur Maluku, Said Assagaff dalam sidang, Senin (9/10). 

Langkah ini diambil karena gubernur tidak kooperatif. Gubernur yang menjabat Ke­tua Dewan Pembina Yayasan Al-Hilaal sudah empat kali dipanggil JPU Kejati Maluku sebagai saksi kasus peni­puan dan penggelapan aset Yaya­san Al-Hilaal yang dilakukan oleh Umar Atamimi, namun ia tidak hadir di persidangan.

Saat hakim ketua Herry Setiabudi membuka sidang, ia langsung meminta JPU, Ester Wattimury menghadirkan gu­bernur sebagai saksi. Namun Wattimury  mengaku, kalau saksi tidak hadir.  Ia juga tak bisa memberikan penjelasan mengapa saksi tidak bisa di­hadirkan.

Penasehat hukum Umar Atamimi, Haris Russel lang­sung bereaksi. Ia mengajukan keberatan dan meminta maje­lis hakim mengeluarkan pene­tapan panggilan paksa ter­hadap gubernur.

“Kami minta agar majelis hakim mengeluarkan panggi­lan paksa kepada Gubernur Maluku, Said Assagaff untuk dihadirkan sebagai saksi da­lam persidangan ini, karena keterangan yang bersangku­tan sangat kita butuhkan,” tandasnya.

Permintaan PH terdakwa, ditanggapi oleh Wattimury. Ia meminta majelis hakim agar gubernur tidak lagi dihadirkan di persidangan. Cukup kete­rangannya dibacakan.

“Ini sudah panggilan keem­pat, kami sudah sampaikan panggilannya namun tidak hadir tanpa ada pemberita­huan, sehingga kami minta agar keterangan saksi dibaca­kan  saja,” ujarnya.

PH terdakwa Umar Atamimi tak tinggal diam. Ia keberatan dengan permintaan JPU, dan tetap ngotot agar majelis ha­kim menghadirkan gubernur. 

Menyikapi perdebatan PH dan JPU, majelis hakim kemu­dian berdiskusi beberapa saat, dan sepakat untuk menge­luarkan penetapan pemanggi­lan paksa terhadap gubernur Assagaff untuk hadir dalam siding, Senin (16/10).

“Kami menetapkan agar JPU Kejati Maluku memanggil paksa Gubernur Maluku, Said Assagaff untuk hadir dalam si­dang Senin pekan depan,” tandas hakim ketua, Herri Setiabudy. 

Usai mengeluarkan peneta­pan tersebut,  ia menunda si­dang hingga pekan depan, dengan agenda menghadir­kan gubernur sebagai saksi.

JPU Ester Wattimury yang dikonfirmasi wartawan terkait penetapan majelis hakim ter­sebut mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti peneta­pan  majelis hakim untuk me­manggil paksa gubernur.

“Kami akan berkordinasi dengan aparat kepolisian un­tuk menghadirkan gubernur dalam sidang pekan depan,” ujarnya.

Sementara Gubernur Malu­ku, Said Assagaff, yang di­kon­firmasi Siwalima bebe­rapa kali, namun telepon selu­lernya tidak diangkat. SMS yang dikirim juga tidak direspons.  (S-27/S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon