Politik ›› Assagaff: Tindakan RR Cs Inkonstitusional Badai Terpa Beringin Maluku

Assagaff: Tindakan RR Cs Inkonstitusional


Ambon - Ketua DPD I Partai Gol­kar Maluku, Said Assa­gaff mengaku kaget de­ng­an pencopotan 10 ketua DPD II yang dilakukan Wakil Ketua Bidang Or­ganisasi, Richard Rahak­bauw Cs. Ia menegaskan, keputusan itu inkonstitu­sional.

Kalaupun ada agenda seperti itu, kata Assagaff, rapat harusnya dipimpin oleh dirinya dan sekre­taris Roland Taha­pary. Namun ia sama sekali tidak tahu.

“Kalau ambil ke­putusan prinsip seperti itu, itu bukan semba­rangan orang yang pimpin mesti ke­tua dong, ada se­kretaris juga. Sekre­taris tidak ada, saya ti­dak ada, masakan ambil langkah seperti itu. Kebi­jakan itu tidak sah,” tan­das Said Assagaff saat dihu­­­bungi Siwalima mela­lui telepon selulernya, Ka­mis (11/7).

Assagaff menegaskan, dirinya mempunyai kewe­nangan untuk membatal­kan keputusan yang diga­gas RR, sapaan Richard Rahakbauw dan beberapa pengurus DPD I itu.

“Kalau adapun saya batalkan, saya punya hak, tidak boleh begitu,” tandasnya lagi.

Mantan Gubernur Maluku ini me­ngatakan, tidak ada kebijakan dari DPD I untuk memecat 10 ketua DPD II Golkar.

“Saya katakan, tidak ada kebijakan DPD I untuk memecat 10 DPD II Par­tai Golkar. Saya sendiri juga kaget. Saya baru tahu kemarin. Ada salah satu pengurus DPD I telepon saya kok ada kebijakan itu. Saya bilang tidak ada kebijakan itu, tidak ada. Itu kacau,” tegas Assagaff

Jika pencopotan 10 ketua DPD II Golkar sudah diusulkan ke DPP,  Assagaff pastikan akan meminta dibatalkan.

 “Kalau ada sampai di saya, saya akan batalkan, dan kalau kirim ke DPP, DPP akan panggil saya,” te­gasnya lagi.

Sebagai Ketua DPD I, lanjut Assa­gaff, seharusnya ia dan sekretaris dilibatkan dalam rapat.

“Saya juga kaget, ada kebijakan itu, keputusan itu salah dan langgar aturan, karena seharusnya saya hadir. Saya yang harus pimpin rapat dan sekretaris, ini masalah besar yang seharusnya saya pimpin dan sekretaris. Ini kan salah,” ujarnya.

Assagaff mengakui, evaluasi DPD II merupakan kewenangan DPD I. Namun sebagai ketua, ia harus dilibatkan.

“Kalau anggaran dasar bilang DPD I punya hak untuk melakukan evaluasi, tapi saya sebagai ketua tidak dibicarakan. Harus saya yang putuskan, dan saya pimpin rapat untuk itu. Ini masalah besar,  bukan masalah main-main,” tandasnya.

Assagaff tidak mentolerir tinda­kan yang dilakukan oleh RR Cs. Ia yang akan membatalkan pencopotan 10 ketua DPD Golkar itu.

“Saya tidak akan tolerir itu, saya tidak punya kebijakan seperti itu, itu kerja salah. Ketua tidak tahu, bagai­mana anak buah bisa bikin begitu, Ini kacau. DPP akan ikut saya seba­gai ketua, bukan ikut mereka dong,” tandasnya lagi.

Sementara Wakil Ketua Bidang OKK, Ridwan Marasabessy yang dihubungi menolak berkomentar, dengan alasan pencopotan 10 ketua DPD II sudah sampaikan ke DPP.

 “Saya tidak mau komentar soal ini, jika para ketua DPD yang dipecat ada yang lapor ke DPP dan mahka­mah partai, ya biar nanti terbuka di situ,” ujarnya.

Sementara RR yang dihubungi beberapa kali, namun teleponnya tidak aktif.

Copot 10 Ketua DPD

Seperti diberitakan, sebanyak 10 ketua DPD II kabupaten kota dico­pot oleh DPD I Partai Golkar Malu­ku. Mereka dinilai tidak maksimal dalam memenangkan Golkar dalam Pemilu 17 April 2019 lalu.

Para ketua DPD II yang dinonak­tifkan adalah Ketua Golkar Kota Ambon, Richard Louhenapessy, Ke­tua Golkar Kabupaten Buru Ramly Umasugi, Ketua Golkar Maluku Tenggara Alex Welerubun, Ketua Golkar Kota Tual Yunus Serang, Ke­tua Golkar Kabupaten MBD Barna­bas Petrus, Ketua Golkar SBT Abdul Mukti Keliobas.

Kemudian, Ketua Golkar Kabupa­ten Kepulauan Aru Lasarus Jemy Siarukin, Ketua Golakr Kabupaten SBB Frans Purimahua, Ketua Golkar Malteng Rudy Lailossa dan Ketua Kabupaten Buru Selatan, Zainudin Booy. 

Sementara kursi Ketua Golkar Ka­bupaten Kepulauan Tanimbar Peiter Taborat aman. Ia dinilai berhasil memimpin partai berlambang pohon beringin ini.

Sepuluh ketua DPD II dinonaktif­kan berdasarkan hasil rapat pleno DPD Partai Golkar Provinsi Maluku, yang berlangsung di Sekretariat DPD Partai Golkar Maluku, Karang Panjang, Selasa (9/7).

Rapat tersebut dipimpin Plh Ketua DPD Partai Golkar Maluku, RR, didampingi Wakil Ketua bidang OKK Ridwan Marasabessy. Sekre­taris DPD, Roland Tahapary tak hadir dalam rapat berlangsung pukul 14.30 hingga 16.30 WIT itu.

Bakal Lawan

Para Ketua DPD II Golkar menilai pencopotan mereka tak sesuai mekanisme dan aturan partai.

Langkah pencopotan yang diga­gas pengurus DPD I Golkar Maluku, Richard Rahakbauw Cs ngawur. Sa­rat kepentingan priadi dan kelom­pok. Olehnya mereka akan melaku­kan perlawanan.

“Saya lawan dan saya akan calon Ketua DPD I PG Maluku untuk saya habisi mereka. tulis itu,” tandas Ketua DPD II Partai Golkar Kabupa­ten Buru, Ramly Ibrahim Umasugi, saat dikonfirmasi Siwalima, Rabu sore (10/7).

Ramly menegaskan, pencopotan dirinya dan rekan-rekan ketua pada 10 DPD II Golkar di Maluku oleh pengurus DPD I PG Maluku diluar mekanisme organisasi.

Ramly mengaku, belum menerima SK pemecatan dirinya oleh DPD I. Ia baru menyerap info dari rekan-rekannya di DPD.

Juga Siap Lawan

Ketua DPD II Partai Golkar Kabu­paten Buru Selatan, Zainuddin Booy juga menegaskan akan melaku­kan perlawanan atas keputusan seke­lom­pok pengurus DPD Golkar Ma­luku yang tak sesuai mekanisme AD/ART.

Booy mengaku, sudah berkomu­ni­kasi dengan para ketua DPD II yang dicopot, dan semuanya akan lawan. “Kita semua akan lawan,” tegas Booy.

Langgar Mekanisme

Ketua DPD Golkar Kabupaten Ma­luku Tengah, Rudolf Lailossa mengakui, telah mendapat informasi kalau dirinya dicopot. Ia menegas­kan keputusan tersebut  tidak se­suai mekanisme partai.

“Kami sudah mendengar hal itu, namun ini kan tidak rasional. Rapat tidak dipimpin langsung oleh Ketua DPD I Golkar Maluku, namun hanya oleh bidang OKK DPD Golkar Maluku. Selain itu keputusan itu tidak mendasar dan telah menabrak konstitusi partai,” randasnya.

Lailossa mengatakan, dirinya akan menunggu SK pencopotan tersebut, baru mengambil langkah. “Kita akan lihat prosesnya nanti,” ujarnya.

Harus Dilawan

Wakil II Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyesalkan penonakti­fan 10 ketua DPD II Partai Golkar di Maluku.

Penzaliman tersebut, kata Bam­soet, sapaannya, harus dilawan dan tidak bisa dibiarkan.  

“Saya sangat menyesalkan hal itu terjadi. Penzaliman ini tidak bisa dibiarkan dan harus dilawan,” tan­das Bamsoet, saat dihubungi Siwa­lima, melalui pesan WhatsApp, Kamis (11/7).

Bamsoet mengaku, penonaktifan 10 ketua DPD II itu berkaitan dengan dukungannya sebagai calon ketua umum Golkar. Ia meminta mereka mencabut dukungan agar tidak menjadi korban.

“Saya tidak keberatan jika para ketua DPD II Golkar yang telah men­dukungnya mencabut dukungan agar tidak dipecat. “Saya tidak ingin mereka jadi korban gara-gara mendu­kung saya,” ujar Bamsoet yang juga Ketua DPR ini. (S-19)

Mereka yang Dicopot

Richard Louhenapessy,  Ambon

Ramly Umasugi, Buru

Alex Welerubun,  Malra

Yunus Serang, Tual

Barnabas Petrus, KKT

Abdul Mukti Keliobas, SBT

Lasarus Jemy Siarukin, Aru

Frans Purimahua, SBB

Rudy Lailossa, Malteng

Zainudin Booy, Bursel

Sumber: Hasil rapat DPD Golkar Maluku



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon