Hukum ›› Aspidsus Tunggu Laporan Kejari Saumlaki Eksekusi Norimarna-Hittipeuw

Aspidsus Tunggu Laporan Kejari Saumlaki


Ambon - Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, M Natsir Ham­zah masih menunggu laporan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Saum­laki, terkait dengan proses ekse­kusi terhadap Pieter Norimarna  dan Frangky Hittipeuw.

Norimarna adalah mantan Ke­pala Dinas Kelautan dan Peri­kanan (DKP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Hitti­peuw selaku Pimpinan Proyek (Pimpro) pengadaan kapal ikan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) ini merupakan terpidana kasus  dugaan korupsi dalam pro­yek pengadaan enam buah kapal ikan di DKP Kabupaten MTB tahun 2002 senilai Rp 2,7 milyar.

“Untuk eksekusi Norimarna-Hittipeuw, belum ada laporan dari kejari Saumlaki. Saya tunggu laporan mereka,” kata Aspidsus kepada wartawan di Kantor Kejati Maluku, Rabu (28/3).

Walaupun belum menerima laporan dari Kejari Saumlaki, namun Aspidsus berjanji akan mengecek langsung sejauh mana proses pelaksanaan terhadap putusan MA tersebut.

“Saya akan cek lagi ke sana, karena sudah diserahkan ke sana. Saya kan baru datang saja satu hari. Jadi nanti saya cek dulu,” ujar Aspidsus.

Untuk diketahui, mantan Kepala DKP Kabupaten MTB Pieter Norimarna dan Frangky Hittipeuw yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru divonis MA dengan pidana selama empat tahun penjara pada 30 September 2011 lalu, terkait kasus korupsi dalam proyek pengadaan enam buah kapal ikan di DKP Kabupaten MTB tahun 2002 senilai Rp 2,7 milyar.

Sebelumnya PN Ambon memvonis bebas keduanya dalam kasus yang merugikan negara milyaran rupiah itu. Mereka dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan enam buah kapal ikan di DKP Kabupaten MTB tahun 2002 senilai Rp 2,7 milyar.

Vonis tersebut dijatuhkan majelis hakim yang terdiri dari SHD Sinuraya selaku hakim ketua, didampingi hakim anggota Agam Syarief Baharudin dan Editerial, dalam sidang yang digelar Rabu 10 November 2010 lalu.

Norimarna-Hittipeuw sebelumnyadituntut JPU dengan hukuman dua tahun penjara denda Rp 50 juta subsider empat bulan penjara. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon