Daerah ›› ASN Pemprov Kembali Keluhkan TKD Belum Dibayar

ASN Pemprov Kembali Keluhkan TKD Belum Dibayar


Ambon - Sudah bulan Agustus, namun tunja­ngan kinerja daerah (TKD) ASN Pem­prov Maluku bulan Juni dan Juli belum juga dibayar.

Malah, ada yang sejak bulan April belum dibayar. Saat ASN konfirmasi ke bendahara umum daerah, alasannya belum ada anggaran.

“Ini sudah beberapa kali terjadi bagi kami para ASN. TKD selalu dibayar ter­lambat oleh pemerintah,” kata salah satu pegawai RSUD Maluku kepada Siwa­lima, di Ambon, Kamis (9/8).

Menurutnya, TKD tidak pernah diba­yar sesuai waktu. Padahal semua per­syaratan sudah dimasukan ke pemprov.

Pegawai golongan IVa ini mengaku, TKD yang ia biasa terima sebesar Rp 2,3 juta per bulan. Ia berharap pemprov dapat merealisasikan haknya itu. “Kita berharap agar pem­prov segera merealisasikan­nya, karena itu hak kami,” ujar­nya.

Keluhan yang sama juga disampaikan oleh salah se­orang ASN yang bertugas di Bappeda Maluku. Ia juga me­ngaku, belum menerima TKD bulan Juni-Juli.

“Kami juga bingung. Semua hal sudah dimasukan seperti e-kinerja dan absen, kok be­lum juga bayar, kalau ada kendala diharapkan dikomu­ni­kasikan, agar kami tidak bertanya-tanya,” ujar dia, yang mengingatkan namanya tak dikorankan.

Ia mengaku, kecewa de­ngan kinerja Pemprov Maluku yang selalu terlambat membayar TKD, padahal itu merupakan hak pegawai yang harus di­bayarkan.

“Biasanya tiap bulan ber­jalan itu kita masukan data input, dan sudah dilaksa­na­kan, tapi entah kenapa belum dicairkan, apakah menunggu dari semua input atau apa. Kita hanya berharap bisa di­cairkan secepatnya,” ujarnya.

Malah, salah satu ASN Dinas PU Maluku  mengaku, sejak April hingga Juli, belum mene­rima TKD. “Saya sudah mela­kukan per­mohonan dan cek di­ben­­dahara tapi mereka berala­san jika saat ini kas sementara ko­song, sehingga TKD belum bisa dibayarkan,” ujarnya.

Pemprov berjanji akan membayar pada bulan Juni, namun sampai saat ini belum direalisasi. “Kita juga butuh untuk kebutuhan hari-hari, apalagi masuk tahun ajaran baru oto­matis sangat mem­butuhkan itu. Tapi apa yang kami sam­paikan belum juga direalisasi­kan,” ujarnya.

Hal yang sama juga dikata­kan, salah satu ASN yang ber­tugas di Disnakertrans. Ia mengaku belum menerima TKD dari bulan April.

“Kita sudah berkali-kali koordinasi dengan benda­hara, tapi jawabannya masih sama kas kosong sehingga belum bisa dibayarkan, mereka janji bulan ini akan dibayarkaan, tapi belum juga dibayarkan,” ujarnya mengeluh.

Ia menilai, pemprov sudah tidak lagi memperhatikan TKD ASN, dan lebih mementing­kan untuk pembayaran utang.

“Bukan cuman saya saja, tapi banyak teman-teman yang mengeluh. Apalagi ini sudah empat bulan. Kita kan masih punya kebutuhan lain lagi, seharusnya pemprov bisa memperhatikan hak-hak kami pegawai,” katanya.

Sementara Kepala Keua­ngan Pemerintah Provinsi Maluku Lutfi Rumbia ketika dikonfirmasi Siwalima di ruang kerjanya, membenarkan kalau belum semua TKD ASN dicairkan.

“Kita baru cair pada 16 OPD, sedangkan sisanya be­lum dari keseluruhan perang­kat daerah di pemerintah provinsi ada 82, baik itu dinas, bagian, badan kantor serta UPTD di lingkup pemerintah provinsi. Setiap bulan untuk pembayaran TKD itu peme­rintah me­nyiapkan anggaran sebesar Rp 10 milyar dan be­nar untuk bulan Juni-Juli belum semua dicairkan,” jelas Rumbia.

Rumbia beralasan, pen­cairan TKD tergantung dari data ASN yang masuk. Batas waktu input data dari masing-masing unit kerja ke BKD  pada tanggal 3 setiap bulan berjalan. “Jadi dari data yang masuk itulah baru diverifikasi, sehingga dike­luarkan surat perintah memba­yar, baru ke­uangan mencairkan angga­ran,” jelasnya lagi.

Keterlambatan Pemprov Maluku membayar TKD ASN, bukan baru pertama kali. Padahal tahun 2017 lalu, TKD ASN selama lima bulan ter­lambat dibayar. Setelah di­ung­kap media, pemprov buru-buru membayar. Itupun dila­kukan secara cicil.

Setelah itu, keterlambatan pembayaran TKD terus terjadi. Padahal anggaran sudah dialokasikan dalam APBD. (S-39/S-40/S-44) 



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon