Visi ›› ASN & Lemahnya Pengawasan Bawaslu

ASN & Lemahnya Pengawasan Bawaslu


APARATUR Sipil Negara rawan dimobilisasi untuk kepentingan politik. Bahkan terang-terangan terjun bebas mengamankan kandidat tertentu.  Mirisnya selalu saja lolos dari pengawasan Bawaslu.

Laporan yang masuk sampai ke tangan lembaga pengawas itu, selalu saja beralasan, tidak cukup bukti, bukan sebuah pelanggaran pidana, atau kasusnya sudah kadaluarsa, dan berbagai alasan-alasan klise lainnya.

Kendati ASN terang-terangan tunjukan keberpihakannya mendukung kandidat tertentu dalam Pilkada Maluku 27 Juni mendatang, namun lagi-lagi selalu lolos. Misalnya kasus sejumlah pejabat dilingkup Pemprov yang duduk di rumah kopi Lela beberapa bulan lalu, kasus mutasinya Kepsek SMAN 2 Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang bernuansa politik juga lolos.

Apakah mungkin kasus ASN Dinas Infokom, Muhammad Almadaly yang diperbantukan di KPID Maluku sebagai Sekretaris dengan terang-terangan menunjukan sikap keperpihakannya mendukung Calon Gubernur Maluku, Said Assagaff-Andreas Rentanubun juga akan lolos. .

Padahal Ia berpose bersama calon Gubernur Maluku, Said Assagaff usai menghadiri acara pembukaan orentasi bakal calon anggota legislatif di DPD Golkar, Senin (5/6), kendati ia hadir dan diundang sebagai Ketua MDI, salah satu organisasi masyarakat yang didirikan Golkar, tetapi melekat dalam dirinya sebagai ASN, dan ASN harus netral,

Lolosnya sejumlah kasus-kasus pilkada ini, menunjukan betapa lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawasan ini.

Sikap terang-terangan dengan foto bersama yang ditunjukkan oleh Sekretaris KPID harusnya secepatnya disikapi Bawaslu Maluku. Bawaslu tidak boleh diam, tetapi proaktif dan bukan lagi menunggu laporan.

Bawaslu harus berani mengambil tndakan tegas terhadap ASN yang tidak netral sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan bukan lagi membiarkan kasus itu lolos begitu saja tanpa ada penjelasan.

Jika ASN yang berpolitk praktis maka ada sanksi yang akan diberikan, sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Ia menerbitkan surat tentang pelaksanaan netralitas bagi ASN pada penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2018, pemilihan legislatif tahun 2019, dan pemi­lihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.

Dalam surat bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 tertanggal 27 Desember 2017 yang ditanda­ta­ngani Menpan RB Asman Abnur disebutkan agar para pejabat pembina kepegawaian dan selu­ruh ASN dapat memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan netralitas ASN dalam Pilkada.

Pasal 2 huruf (f), UU ASN menyatakan, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajamen ASN adalah “netralitas”,  yang berarti bahwa se­tiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh ma­napun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Menpan RB juga mengigatkan soal Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembi­naan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Yang mana berdasarkan pasal 11 huruf (g) PNS dilarang melakukan foto bersama  dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan;

Bawaslu harus merujuk pada aturan itu dan berikan sanksi tegas. Jangan lemah tetapi proaktif. Publik tentu saja menunggu langkah tegas tersebut.(*)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon