Daerah ›› APBD Maluku 2014 Direncanakan Rp1,84 Triliun

APBD Maluku 2014 Direncanakan Rp1,84 Triliun


Ambon - APBD Provinsi Maluku untuk tahun 2014, direncanakan naik Rp 1,84 triliun. Hal itu diungkapkan  secara resmi oleh Penjabat Gubernur Maluku Saut Situmorang dalam menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD ke DPRD Maluku Selasa (17/12).

Dalam pidatonya saat menyampaikan pengantar nota keuangan Ranperda APBD 2014 di ruang sidang utama baileo rakyat Karang Panjang Ambon, Situmorang menandaskan, APBD tahun 2014 direncanakan naik menjadi Rp 1,84 triliun  lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar Rp 1,56 triliun atau terjadi kenaikan sebesar  Rp 282 milyar atau 18,11 persen yang bersumber dari PAD yang direncanakan meningkat menjadi Rp 439,27 milyar pada tahun 2014, dibandingkan dengan tahun anggaran 2013 sebesar Rp 296,56 milyar atau naik sebesar 296,58 milyar atau 48,11 persen.

Dikatakan, untuk dana perimbangan juga akan naik menjadi  Rp1,18 triliun, dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp1,04 triliun dan pada kelompok lain-lain PAD yang sah direncanakan naik Rp 219,13 triliun atau naik menjadi Rp 546,54 juta, jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp 218,58 milyar.

Dijelaskan, belanja daerah direncanakan sebesar  Rp1,91 triliun atau naik sebesar 344,08 persen dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp 1,57 triliun. Untuk belanja tidak langsung ditahun 2014 direncanakan sebesar Rp 921,24 milyar, berkurang dari tahun 2013 sebesar Rp 965,64 milyar yang diperuntukan untuk belanja gaji pegawai, tunjangan pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada kabupaten, belanja bantuan keuangan untuk kabupaten/kota serta belanja tak terduga.

Sedangkan untuk belanja langsung direncanakan naik sebesar Rp 992,92 milyar pada tahun 2014, jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp 604,44 milyar maka terjadi peningkatan alokasi belanjan langsung sebesar Rp 388,48 milyar.

“Peningkatan belanja langsung ini diarahkan pada program kegiatan yang mendesak dan penting sesuai prioritas pembangunan daerah ditahun 2014 yakni percepat penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, infrastrusktur, iklim investasi serta pengembangan usaha, katahanan pangan, reformasi birokrasi, pemantapan demokrasi, keamanan dan ketertiban serta kualitas perdamaian, penataan ruang, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, pengelolaan lingkungan hidup, kawasan rawan bencana, pengembangan kebudayaan kreatifitas dan teknologi,” jelasnya.

Ia mengatakan, dari gambaran pendapatan daerah tahun 2014 sebesar Rp 1,84 tirliun jika dibandingkan dengan belanja daerah tahun 2013 sebesar Rp 1,91 triliun, maka terjadi defisit anggaran sebesar Rp 74,77 milyar dalam RAPBD tahun 2014.

“Sehingga untuk pembiayaan daerah merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran yakni pada sisi pembiayaan anggaran yang merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2014 direncanakan sebesar Rp 94,86 milyar,” kata Situmorang.

Lebih jauh Dirjen Pemerintahan Umum pada Kementerian Dalam Negeri itu menambahkan, pembiayaan yang merupakan pengeluaran daerah direncanakan sebesar 20,09 milyar atau mengalami penurunan sebesar Rp 4,25 milyar dari tahun 2013. Pengeluaran pembiayaan ini terutama dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan bagi pengembangan Fakultas Kedokteran Unpatti dan untuk pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo serta pembentukan dana bergulir pemerintah daerah.

“Saya menyerahkan nota keuangan dan RAPBD tahun 2014 kepada dewan untuk ditelaah dan selanjutnya akan ditetapkan sebagai APBD tahun 2014 sebagai acuan yang akan digunakan dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan didaerah ini,” pungkasnya.

Situmorang berharap pembahasan Ranperda tentang APBD tahun 2014 kiranya dapat berjalan lancar dan tepat waktu. (S-37)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon