Daerah ›› Anggota Polri Dilarang ke Tempat Hiburan

Anggota Polri Dilarang ke Tempat Hiburan


Ambon - Menyikapi tindakan anggota Polri yang melenceng dari tugas pokok seperti menggunakan narkoba dan hal lain, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman langsung mengeluarkan peraturan melarang anggota Polri ke tempat hiburan.

Peringatan keras Kapolri, langsung ditindaklanjuti Kapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, AKBP I Dewa Putu Alit Bintang Juliana. BIntang menegaskan, pasca peraturan tersebut keluar, maka anggota Polri di lingkup Polres Ambon dan Pulau-pulau Lease, dilarang mengunjungi karaoke, café dan tempat hiburan malam tanpa ada surat perintah (sprint).

“Jika ditemukan anggota Polri di tempat-tempat hiburan tanpa ada surat perintah langsung kami tindak,” tegasnya kepada wartawan di ruang kerjanya Kamis (22/5).

Tindakan tersebut kata Bintang, berupa sanksi disiplin kepada anggota yang kedapatan tanpa pengecualian baik itu yang lepas piket dan sebagainya.

Menurut Bintang, sebelum adanya aturan tersebut berlaku bagi anggota Polri, dirinya juga sudah mengambil kebijakan untuk anggotanya dilarang ke tempat-tempat hiburan. Hal itu dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya keributan yang dilakukan anggota Polri itu sendiri.

“Aturan itu dibuat dalam rangka meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan yang dilakukan anggota terhadap tempat-tempat yang kita anggap sebagai daerah rawan. Artinya sebelum ada surat itu muncul, saya sudah mengambil kebijakan tersebut terlebih dulu. Jadi tidak ada anggota kepolisian yang berada di diskotif ataupun café-café tanpa ada surat perintah. Kalau rekan-rekan (wartawan-Red) kedapatan anggota yang ada di sana silahkan sampaikan dan akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini setiap hari propam maupun paminal kita keliling melihat apakah anggota-anggota kita, ada di tempat-tempat hiburan. Tidak ada pengecualian. Jadi anggota dilarang masuk diskotik atau café tanpa ada surat printah,” tandas Bintang.

Mantan Kapolres MTB ini menegaskan, anggota yang berada di tempat-tempat itu harus mampu menunjukan surat tugas mereka, jika tidak mareka tetap ditindak dan itu sudah berlakukan.

“Artinya anggota yang ada disana harus bisa menunjukan surat perintah tugas. Yang tidak bertugas apakah lepas piket dan sebagainya tidak diperkenankan ada di sana. Kalau dia melanggar aturan maka dia akan dikenakan sanksi disiplin. Memang kita membuat kebijakan agar kita bisa fokus melayani masyarakat dengan baik, tidak terbebani lagi dengan keributan yang menyangkut anggota kita sehingga kita bisa kosentrasi langsung untuk mengamankan masyarakat dengan baik dan kita memberikan contoh tempat-tempat itu kan wajib kita amankan bukan kita mengamankan anggota kita yang ada di sana,” pungkasnya. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon