Hukum ›› Beking di Tambang Ilegal, Anggota Polres Buru Disanksi Disiplin

Beking di Tambang Ilegal, Anggota Polres Buru Disanksi Disiplin


Ambon - Janji untuk menindak tegas anak buahnya Aiptu Mardin Ahmad, anggota Polres Buru yang ditengarai membiayai pembuatan bahan kimia berbahaya jenis mercury di Unit XVI, Kecamatan Waeapo dipenuhi Kapolres Buru, AKBP Popy Yugonarko.

Yugonarko telah menindaktegas anak buahnya itu setelah menerima laporan terkait keterlibatannya saat digrebek oleh personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Buru beberapa waktu lalu.

 “Untuk anggotanya masih diproses dan yang bersangkutan diberi sanksi disiplin,” tandas Yugonarko kepada Siwalima, di Ambon, Selasa (23/6).

Menurutnya, dugaan keterlibatan anggotanya tetap diproses dan anggotanya harus di beri sanksi.

“Dia memang anggota polres dan sementara ditarik untuk menjalani sanksinya,” ungkapnya.

Saat ditanyakan lebih jauh lagi, Yugonarko enggan berkomentar banyak.

Mantan Kapolres SBT Ini hanya memastikan anggotanya yang terlibat tetap akan ditindak tegas.

Sebelumnya diberitakan, Aiptu Mardin Ahmad, anggota Polres Pulau Buru ditengarai kuat membiayai pembuatan bahan kimia berbahaya jenis mercury di Unit XVI, Kecamatan Waeapo.

Kasus pembuatan bahan kimia berbahaya ini terbongkar setelah Kepala Satpol PP Kabupaten Buru, Basir Toisuta bersama sejumlah personilnya menggrebek tempat pembuatan mercury pada pekan lalu.

Di lokasi penggebrekan, Toisuta bersama personilnya berhasil mengamankan 15 buah pipa yang digunakan untuk proses pembakaran, serta bahan baku batu cadas yang telah digiling halus dengan mesin tromol dan kapur.

Sementara itu, Aiptu Mardin Hasan  kepada wartawan di Namlea, Rabu (20/5), membenarkan barang yang diamankan Satpol PP miliknya.

“Saya hanya modalin. Saya sudah habiskan Rp 70 juta dan modalnya belum kembali, karena produksi dianggap gagal, sehingga saya menyuruh menghentikan produksi mercury,” jelasnya.

Untuk membuat mercury, menurut Mardin Hasan, dirinya membeli batu cadas dari Pulau Seram seharga Rp 30 juta/ton yang selanjutnya dihaluskan di mesin tromol.

“Bahan yang telah dihaluskan itu dicampur dengan kapur dan diberi cendawan serta dimasukan ke dalam pipa-pipa besi lalu dibakar. Setelah melalui proses pembakaran selama empat jam, bahan campuran tersebut dikeluarkan dari pipa dan dilarutkan di dalam wadah berisi air, guna memisahkan mercurynya. Namun produksinya gagal, hasil mercurynya tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga saya menyuruh untuk hentikan proses pembuatan,” ungkapnya.

Mardin Hasan berdalih, ia berani memodalin pembuatan mercury itu karena tidak membahayakan lingkungan. Secara hukum, ia juga mengaku tidak ada larangan untuk memproduksi mercury.

Sebaliknya Mardin Hasan menilai yang merusak lingkungan di Kabupaten Buru adalah aktifitas industri emas dengan menggunakan tong dan tromol, karena limbahnya dibuang sembarangan. (S-27)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon