Daerah ›› AMPN Unjuk Rasa ke Kantor DKP Malteng

AMPN Unjuk Rasa ke Kantor DKP Malteng


Masohi - Sejumlah mahasiswa yang mena­makan dirinya Alinasi Mahasiswa Pemerhati Nelayan (AMPN) mela­kukan unjuk rasa ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Ka­bupaten Maluku Tengah (Malteng).

Di bawah pimpinan koordinator lapangan, Muhammad Amin, para mahasiswa ini menuntut transpransi dari DKP Malteng terhadap bantuan dana hibah kepada nelayan di kabu­paten yang berjulukan Pamaha­nunusa ini.

Mereka melakukan long march dari depan Plaza Masohi sekitar pukul 10.00 WIT dan langsung me­nuju Kantor DKP Malteng dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

Sejumlah pamflet juga disertakan dalam unjuk rasa tersebut, yaitu “Bantuan langsung masyarakat program pengembangan mina usaha pedesaan perikanan tangkap dinilai tidak tepat sasaran yang diberikan kepada nelayan”, “Bupati Malteng  harus mencopot jabatan DKP Mal­teng karena tidak mampu mengelola dana bantuan di wilayah kerjanya”, “DKP Kabupaten Malteng mempo­liti­sir bantuan dana hibah yang seharusnya tidak perlu dikembalikan nelayan dengan alasan apapun. PNS yang selalu melakukan intervensi terhadap kelompok nelayan harus diberi sanksi administratif maupun sanksi kepegawaian yang berlaku”.

Rakip Wenno dalam orasinya mengatakan, berdasarkan hasil in­vestigasi mahasiswa tentang pe­nyaluran bantuan langsung ma­syarakat, program pengembangan usaha minat usaha tangkap, DKP Malteng tidak mampu mengako­modir hak-hak dan merugikan ma­syarakat nelayan Malteng.

Ada empat pernyataan sikap yang dibacakan, Pertama, meminta kepada DKP Malteng memberikan penjelasan tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan yang diberikan kepada nelayan.

Kedua, meminta pertanggung jawaban DKP Malteng terhadap oknum pegawai nakal yang dengan sengaja meminta bagian dari bantuan langsung masyarakat yang diterima masyarakat nelayan dengan alasan ucapan terima kasih.

Ketiga, meminta Bupati Malteng untuk segera mencopot Kepala DKP Mateng yang selama ini tidak becus menelaah setiap bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Keempat, meminta kepada DPRD Malteng memanggil Kepala DKP dan sekertaris dinas untuk memberikan penjelasan dan pertanggung jawab­an alokasi anggaran Bantuan Lang­sung Masyarakat (BLM), yang dibe­rikan kepada masyarakat nelayan.

Walaupun sudah melakukan orasi selama hampir satu jam di Kantor DKP Malteng, namun Kepala Dinas, Z Suneth yang saat itu berada di kantornya enggan menemui para pendemo. Akhirnya pendemo me­ninggalkan kantor tersebut dan langsung menuju Kantor Bupati Malteng, namun sayangnya baik bupati maupun wakil serta sekda tidak berada di tempat, akhirnya mereka bubarkan diri dengan tertib. (S-24)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon