Daerah ›› AMB SBT "Serbu" Kantor Kejari Masohi Tuntut Copot Kecabjari Geser

AMB SBT "Serbu" Kantor Kejari Masohi


Pantauan Siwalima, AMB menggelar demonstrasi sekitar pukul 11.00 WIT dan berakhir sekitar pukul 12.00 WIT dipimpin oleh M Jafar Tukuwain sebagai koordinator dan Halaludin Sagey sebagai sekretaris dengan membawakan sejumlah pamflet yang bertuliskan, “copot Sofyan Saleh dari Kecabjari Geser sekarang juga, kejaksaan tidak becus dalam penanganan kasus korupsi”.

Di depan Kepala Kejari Masohi, Edwin Kalampangan, AMB SBT menuding, Sofyan tidak menindaklanjuti kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Kabupaten SBT Tahun 2008 senilai Rp 800 juta, tetapi mengalihkannya dengan kasus dugaan korupsi peminjaman uang pajak.

Hal ini terbukti, ketika mereka melakukan demonstrasi di Pengadilan Negeri (PN) Masohi, Senin (21/6) dan mendengarkan secara langsung penjelasan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Masohi, Djamaludin Ismail bahwa, PN Masohi tidak menanggani kasus dugaan korupsi DAK Bidang Pendidikan Kabupaten SBT tersebut, tetapi menanggani kasus dugaan  korupsi peminjaman uang pajak dengan terdakwa Hasan Suwakul.

Sekretaris AMB, Halaludin Sagey dengan Triswan Lulang dan Abdullah Keliobas dalam orasi, mereka menuntut Kejari Masohi mencopot Sofyan Saleh dari jabatanhya sebagai Kecabjari Geser Kabupaten SBT.

“Kejabjari Geser  Sofyan Saleh dalam penuntaskan kasus korupsi justru membebaskan Hasan Suwakul. Ini sangat ironis,” teriak Sagey.

Sagey mempertanyakan mengapa Kejaksaan Geser tidak memperoses hukum dugaan korupsi anggaran DAK Tahun 2008  tersebut, tetapi kasus dugaan korupsi peminjaman dana pajak. “Hal ini tentu saja sangat bertolak belakang,” tegas Sagey.

Setelah melakukan orasi sekitar setengah jam didepan Kepala Kejari Masohi, Edwin Kalampangan, akhirnya koordinator AMB, Jafar Tukuwain  membacakan pernyataan sikap mereka, yaitu Pertama, mengusulkan kepada Kajari Masohi untuk segera mencopot Sofyan Saleh dari jabatannya sebagai Kecabjari Geser.

Kedua, AMB akan mengawal kasus dugaan korupsi DAK Pendidikan Kabupaten SBT dengan terdakwanya Hasan Suwakul, dan meminta agar segera menunjuk Jaksa Penuntut Umum yang tidak terkontaminasi dengan gerakan-gerakan tambahan yang merusak citra adhiyaksa.

Ketiga, meminta kepada Kejati Maluku melalui Kejari Masohi untuk segera memeriksa jaksa Sofyan Saleh.

Kepala Kejari Masohi, Edwin Kalampangan kepada para pendemo menjelaskan, penanganan perkara atas tindakan korupsi terdakwa Hasan Suwakul ditangani oleh Kejaksaan Cabang Geser sejak awal hingga dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Menurutnya, Kejari Masohi hanya sebagai supervise dari Kejabjari Geser, di mana perkara terhadap Hasan Suwakul sudah pada tingkat proses persidangan di pengadilan.

“Kami juga minta dukungan dari AMB untuk mengawal setiap saat setiap waktu perkara ini. Kami menjamin kami akan bertindak secara profesional dan proporsional. Kami tidak akan membiarkan hal-hal yang menyimpan,” jelas Kalampangan.

Kalampangan meminta AMB untuk tidak mempolemikan lagi kasus tersebut karena sudah berproses di Pengadilan Negeri (PN) Masohi.

“Yang sudah terjadi biarlah dan tidak usah berpolemikan lagi, sebab saat ini perkara Hasan Suwakul ini sedang ditangani oleh pengadilan, karena itu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri,” katanya.

Sedangkan menyangkut penahanan Suwakul, lanjut Kalampangan, bukanlah merupakan kewenangan dari Kejari tetapi pengadilan.

Kendati demikian, lanjut Kalampangan, dirinya berjanji akan terus memantau kasus perkara tersebut dan memberikan pengawasan agar tidak melenceng dan sesuai dengan dawaan yang didakwakan kepada Hasan Suwakul.

Kalampangan berjanji, akan membuktikan di pengadilan dengan alat bukti yang ada, sehingga perkara ini akan terus berlanjut.

Kalampangan berharap, pihaknya bisa membuktikan tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa Hasan Suwakul yang kapasitasnya juga sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten SBT.

Ia meminta, masyarakat untuk bersabar dan mengikuti terus proses perkara tersebut dengan mengawal pihak kejaksaan dan juga pengadilan, sehingga proses ini berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Kami selalu meminta dukungan dari masyarakat untuk penanganan kasus korupsi. Kami juga mohon AMB memiliki bukti dan informasi sampaikan pada kami untuk ditindaklanjuti,” pintanya. (S-24)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon