Hukum ›› Alfaris Laporkan Ketua PN ke KY Eksekusi Tanah di Tawiri tak Sesuai

Alfaris Laporkan Ketua PN ke KY


Ambon - Roos Jeane Alfaris selaku kuasa hukum dari Oktovianus Hatuely dan Jhon Tuhuteru akan melaporkan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Ambon, Soesilo ke Komisi Yudisial (KY) terkait dengan  proses eksekusi yang dilakukan di Desa Tawiri  Kecamatan Teluk Ambon, Kamis (10/11), tak sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan.

“Kami telah menyiapkan laporan dan akan segera dikirimkan ke KY dan selain ke KY, kami juga akan mengirimkan laporan kepada Ketua Mahkamah Agung (MA), Ketua Muda Pengawasan MA, dan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon,” ungkap Alfaris, kepada wartawan, di Ambon, Senin (13/11).

Dijelaskan, saat dilakukan eksekusi oleh pihak PN Ambon tidak sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan oleh putusan PN Ambon Nomor 120/Pdt.G/1990/PN.AB tanggal 28 Januari 1990 jo putusan PT Ambon Nomor 35/PDT/1992 tanggal 9 Desember 1991 jo putusan MA Nomor 796K/PDT/1992 tanggal 27 Februari 1993 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkrach).

Batas-batas yang telah ditetapkan itu yakni pada Dusun Dati Rostantetu dimana sebelah utara berbatasan dengan Tanah Negeri, Selatan berbatasan dengan Keluarga Tomahua, Timur berbatasan dengan Siripori dan Barat berbatasan dengan keluarga Siripori dan Helaha.

Padahal saat dilakukan eksekusi, PN Ambon meletakan  batas-batas yakni sebelah utara berbatasan dengan keluarga Siripori, Selatan berbatasan dengan Keluarga Siripori, Timur berbatasan dengan Helaha dan Barat berbatasan dengan keluarga Helaha.

Kemudian untuk dusun dati Warhutum, sesuai dengan putusan PN Ambon, sebelah utara berbatasan dengan keluarga Siripori, Selatan berbatasan dengan Keluarga Soplanit (Raja), Timur berbatasan dengan Siripori dan Barat berbatasan dengan keluarga Siripori dan Helaha.

Namun saat dilakukan eksekusi, sebelah utara berbatasan dengan Tanah Negeri, Selatan berbatasan dengan Keluarga Tomahua, Timur berbatasan dengan Siripori dan Barat berbatasan dengan keluarga Siripori dan Helaha.

Selain itu, untuk dusun dati Papikar, batas-batas yang ditentukan PN yakni sebelah utara berbatasan dengan Keluarga Atamimy, Selatan berbatasan dengan Keluarga Siripori, Timur berbatasan dengan Atamimy dan Barat berbatasan dengan keluarga Siripori.

Sedangkan saat dilakukan eksekusi batas-batas dalam penetapan Ketua PN yakni sebelah utara berbatasan dengan Tanah Negeri, Selatan berbatasan dengan Keluarga Tomahua, Timur berbatasan dengan Siripori dan Barat berbatasan dengan keluarga Siripori dan Helaha.

“Kami menilai Ketua PN Ambon telah salah atau keliru dalam melaksanakan eksekusi atas putusan PN Ambon Nomor 120/Pdt.G/1990/PN.AB tanggal 28 Januari 1990 jo putusan PT Ambon Nomor 35/PDT/1992 tanggal 9 Desember 1991 jo putusan MA Nomor 796K/PDT/1992 tanggal 27 Februari 1993 karena batas-batas objek sengketa atas ketiga dusun dati itu tidak sesuai dengan putusan-putusan tersebut, sehingga saya sangat keberatan  atas eksekusi atau pembongkaran pagar zenk  milik kliennya yakni pad dusun dati Papikar,” tegasnya.

Proses eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) Ambon pada tiga dusun dati milik Welhemus Soplanit yang terletak di Desa Tawiri  Kecamatan Teluk Ambon, Kamis (10/11) diwarnai adu mulut antara pihak PN Ambon dan ahli waris keluarga Atamimy.

Eksekusi yang dilakukan pada Dusun Dati Warhutu, Dusun Dati Rostantetu dan Dusun Dati Papikar itu, berdasarkan penetapan Ketua PN Ambon Soesilo Nomor 120/Pdt.G/1990/AN.AB tertanggal 19 Oktober 2017, yang mengacu pada putusan Mahkamah Agung Nomor 796K/Pdt/1992 tertanggal 27 Februari 1993.

Adu mulut itu bermula saat pihak PN Ambon yang diwakili oleh Panitera Muda Perdata PN Ambon, Dum Maktauseja dan juru sita Noce Leasa tiba di lokasi sekitar pukul 08.30 WIT, untuk melakukan eksekusi, namun Farida Atamimy langsung menghampiri mereka sambil menunjukan sembilan sertifikat miliknya.

Farida mengklaim, Dusun Dati Papikar itu adalah miliknya. Lahan itu, sudah dibeli oleh Direktur PT Lestari Pembangunan Jaya, Betty Pattikayhatu untuk pembangunan ruma bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagian lahan itu juga sudah dibeli oleh BPJN IX  Maluku dan Maluku Utara.

“Saya ini punya sembilan sertifikat yang diterbitkan oleh BPN dan tanah itu sudah saya jual untuk PT Lestari Pembangunan Jaya untuk pembangunan 1000 unit rumah murah dan kepada Benny Lengkong yang telah dijual pula kepada BPJN,” ujarnya.

Mendengar penjelasan Farida, Dum Maktauseja menjelaskan, jika eksekusi yang dilakukan pihaknya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 796K/Pdt/1992 tertanggal 27 Februari 1993.

“Ini keputusannya sudah ingkra dan berkekuatan hukum tetap karena merupakan putusan Mahkamah Agung,” tandasnya.

Kendati sudah dijelaskan, namun Farida tetap bersih keras mengklaim jika lahan pada Dusun Dati Papikar itu miliknya. Kendati Farida mengoceh, namun eksekusi tetap dilakukan dengan pengawalan 160 personil Polres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease.

Kapolres Pulau Ambon, AKBP Sucahyo Ady dan Wakapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kompol Agung Tribawanto serta Kasat Intel juga hadir dalam eksekusi itu.

Humas PN Ambon, Herry Setiabudi yang dikonfirmasi membenarkan adanya eksekusi yang dilakukan oleh PN Ambon atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Welhemus Soplanit melalui kuasa hukumnya, Mourits Latumeten.

“Eksekusi sudah dilakukan tadi dan tidak ada perlawanan oleh masyarakat yang berdomilisi di tiga dusun dati tersebut karena eksekusi itu juga dikawal ketat oleh aparat kepolisian,” ujar Setiabudi, kepada Siwalima, di ruang kerjanya.

Dijelaskan, untuk dua dusun dati yang belum dieksekusi yakni Dusun Dati Kesumbue dan Dusun Dati Pisijoka, karena  ada sengketa atas kedua dusun tersebut.

“Kedua dusun dati ini juga sah milik Welhemus Soplanit atas putusan MA itu namun karena ada pihak-pihak yang sementara mengajukan gugatan di PN sehingga nanti ditunggu dulu putusannya seperti apa,” katanya.

Saat eksekusi Dusun Dati Warhutu, Dusun Dati Rostantetu dan Dusun Dati Papikar, petugas PN Ambon memasang patok pada batas-batas lahan, maupun papan larangan membangun.

Sebelumnya Mourits Latumeten selaku kuasa hukum Welhelmus Soplanit mengatakan, pamasangan spanduk dan baliho oleh Developer PT. Lestari Pembangunan Jaya untuk pembangunan rumah murah adalah salah alamat karena lahan itu milik sah milik Welhemus Sop­lanit, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 796K/Pdt/1992.

 “Tanah itu sebagian sah milik Welhemus Sopla­nit bukan atas nama orang lain bahkan developer PT Lestari Pemba­ngunan Jaya,” ujar Latumeten. (S-16)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon