Daerah ›› Aktivis Peduli Korupsi Desak Jaksa Usut Pungli Dikpora Malteng

Aktivis Peduli Korupsi Desak Jaksa Usut Pungli Dikpora Malteng


Ambon - Terendusnya kasus dugaan korupsi dengan modus pungutan liar (pungli) di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Malteng membuat sejumlah pihak di kabupaten tersebut naik pitam, tidak hanya anggota dewan, tetapi juga lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun lainnya.

Aktivis Peduli Korupsi, Herman­syah Toyo meminta, aparat penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri (Kejari) Masohi mengusut tuntas kasus tersebut, dan meminta pertanggung jawaban secara hukum oknum-oknum Dikpora Malteng yang diduga terlibat didalam dalam dugaan korupsi pada berbagai anggaran pemerintah yang dikelola oleh Dikpora. Salah satunya adalah anggaran DAK dan DAU yang diperuntukan bagi pembangunan fisik pendidikan dan serta pening­katan mutu pendidikan

Praktek pungli terhadap alokasi DAK dan DAU yang dikelola oleh Dikpora Malteng melalui bidang sarana dan prasarana, dilakukan dengan pola kontrak swakelola yang kabarnya dikeluarkan melalui satu pintu dengan tarif mencapai Rp 2.500.000,-.

Terhadap hal ini, kepada Siwalima di Masohi, Toyo mengungkapkan, jika dugaan pungli di Dikpora Malteng itu benar-benar terjadi, maka ini bukti dinas tersebut sarat dengan praktek korupsi yang harus segera diusut aparat kejaksaan.

Ia berharap, dugaan pungli di Dik­pora Malteng tersebut akan dija­dikan sebagai langkah awal bagi aparat kejaksaan untuk melakukan penyelidikan kasus tersebut.

“Kami berharap, kejaksaan tidak hanya diam dan membiarkan prak­tek-praktek korupsi yang terjadi di tubuh Dikpora Malteng. Informasi yang beredar luas soal adanya dugaan pungutan liar dengan memanfaatkan dana DAK dan DAU yang tubuh subur selama ini, harus dibongkar sampai ke akar-akarnya, sebab praktek tersebut  jika terus dibiarkan maka lambat atau cepat pendidikan di Malteng akan han­cur,” tandasnya.

Dikatakan,  jika terdapat potongan biaya pembangunan fisik pendidi­kan yang setiap tahun dilakukan tanpa ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum, maka praktek tersebut bukan tidak mungkin akan terjadi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain terhadap semua keuangan negara yang dikelola khususnya DAK dan DAU.

Selain itu, lanjutnya, pungutan liar adalah tagihan yang tidak semes­tinya dilakukan, dan sudah jelas praktek tersebut adalah pelanggar­an hukum. Sebab anggaran peme­rintah yang diperuntukan bagi peningkatan kualitas pendidikan baik itu dari segi mutu maupun dari segi fisik tentu akan berdampak buruk bagi pengembangan pendi­dikan.

Olehnya, tambah dia, jaksa diha­rap­kan tidak hanya “menonton” dan mendengar informasi tersebut tetapi dapat melakukan langkah hukum dengan menyelidiki kasus tersebut.

Ia berharap, kejaksaan tidak lagi menunggu rekomendasi DPRD Malteng lalu kemudian bertindak, tetapi dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang bisa segera mengusut dan membongkar kasus tersebut.

“Sudah saatnya, kasus ini dibongkar sampai ke akar-akarnya. Kami harap jaksa tidak hanya berdiam diri, padahal masalah ini sudah terekspos dan menjadi konsumsi publik. karena itu, kami mendesak Kajari Masohi turun tangan dan tidak menunggu reko­mendasi DPRD untuk selanjutnya bertindak,” pintanya. (S-36)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon