Daerah ›› Akhirnya Ranperda Desa Masuk Tahap Final 1 Tahun Terbengkalai

Akhirnya Ranperda Desa Masuk Tahap Final


Ambon - Setelah terkatung-katung bahkan terbengkalai selama 1 tahun, akhirnya Ranperda tentang Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa bisa masuk dalam tahapan finalisasi yakni digelar uji publik.

Uji publik yang berlangsung di Hotel Gol­den Place, Kamis (6/12) itu, dipimpin oleh Ketua Pansus Muriany Dominggus, didam­pingi Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum, serta dihadiri oleh para kades dan raja se-Kota Ambon dan unsur mas­yarakat.

Kabag Pemerintahan Kota Ambon, Steven Dominggus mengatakan, tahapan uji publik ini dilakukan setelah sebe­lumnya pansus bersama pemkot mela­kukan pembahasan secara serius. Ran­perda ini harus ditetapkan menjadi perda, sesuai dengan amanat Permendagri No­mor 82 Tahun 2015 tentang Pengang­katan dan Pemberhentian Kepala Desa.

“Kita harapkan dengan ditetapkannya ranperda ini menjadi perda, maka ditahun 2019, desa-desa di kota ini yang masih dijabat oleh seorang penjabat dapat laksanakan pilkades secara serentak,” harap Dominggus kepada wartawan di Hotel Golden Place, Kamis (6/12)

Dijelaskan, kedepan jika ranperda ini ditetapkan menjadi perda, maka dalam proses pemilihan dapat mewujudkan demokrasi serta menghilangkan potensi-potensi konflik yang selama ini terjadi dalam proses pilkades.

Selain itu, nantinya dalam proses pilkades yang akan menjadi panitia berasal dari unsur organisasi perangkat daerah dan pihak kecamatan, KPU Kota Ambon, pengurus lembaga kemasyaraka­tan serta tokoh masyarakat yang ditetapkan melalui keputusan walikota.

“Dalam aturan ini, nantinya anggota DPRD dan walikota dilarang menjadi panitia, hal ini untuk menjaga netralitas proses pemilihan,” jelasnya.

Sebelumnya dalam uji publik, Ketua Pansus Dominggus Muriany mengatakan, dalam draf ranperda, pemilihan akan dilakukan secara serentak sebanyak satu kali atau dapat bergelombang, namun mempertimbangkan kemampuan ke­uangan daerah. Sedangkan untuk masa jabatan diberlakukan selama enam tahun terhitung sejak pelantikan, para kepala desa dapat menjabat selama tiga kali.

“Untuk proses pendaftaran calon, harus memenuhi beberapa persyaratan, setelah itu panitia akan lakukan penelitian, penetapan dan pengumuman, dengan mempertimbangkan masukan masya­rakat, sedangkan untuk aturan pember­hentian kades itu juga sudah diatur mi­salnya seperti meninggal dunia, permin­taan sendiri atau berakhir masa jabatan serta melanggar sumpah dan janji,” tuturnya.(S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon