Daerah ›› Akhir Bulan Drainase Dobo tak Selesai, Tersangka Ditetapkan

Akhir Bulan Drainase Dobo tak Selesai, Tersangka Ditetapkan


Dobo - Tim penyidik Satreskrim Polres Kepualaun Aru masih memberikan kesempatan kepada PT Cipta Utama Jaya untuk menyelesaikan proyek drainase di Dobo hingga akhir bulan ini. Jika tak selesai, tersangka proyek milik Dinas PU Maluku tahun 2015 ini akan ditetapkan.

Hal ini ditegaskan Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Adolf Bormasa kepada wartawan, Rabu, (11/7) di ruang kerjanya.

“Akhir bulan ini, jika pekerjaan drainase kota Dobo tidak selesai, proses hukum jalan dan akan ditetapkan kontraktor sebagai tersangka,” tandas Bormasa.

Bormasa mengatakan, pihaknya mem­berikan memberikan waktu bagi kontraktor menyelesaikan drai­nase agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

“Walaupun sudah ada nilai kerugian negara didalamnya, namun baiknya mereka kerja hingga selesai sesuai batas waktu yang kita berikan agar manfaatnya juga dapat dirasahkan oleh masyarakat. Kalau tidak selesai, proses hukum jalan tersangka ditetapkan,” ujarnya.

Bukti Terungkap

Dalam penyelidikan yang dilaku­kan oleh Polres Kabupaten Kabupaten Aru ditemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek proyek sistem drainase primer di Dobo.  Misalnya saja, tidak ada dokumen pendukung pengusulan proyek APBN senilai Rp. 10.136.033.000 itu.  Bahkan tidak dibuatkan kerangka acuan kerja pada saat paket dilimpahkan kepada unit layanan pengadaan (ULP).

Selain itu pemindahan lokasi long storage ditidak dilakukan addendum kontrak, sehingga bertentangan dengan kontrak awal dan peraturan presiden.

Sejumlah pihak Dinas PU Maluku diantaranya KPA Sandi Alexsander Wattimena,  Pokja ULP, yaitu Dwight Charly Stanwyk Loppies selaku ketua, sekretaris Albert Wattimena,  Titien Layn, Nur Mardas dan Rista Masri selaku anggota, serta Ellen Parera selaku bendahara.

Pemeriksaan KPA dan Pokja ULP dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polres Aru dipusatkan di Polsek Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, pada Sabtu (12/5)-Minggu (13/5) lalu.

Informasi juga menyebutkan, pokja ULP ini juga bertanggung jawab terhadap proses pelelangan, tetapi tidak pernah menerima ke­rangka acuan kerja dari pejabat terkait.

Masalah lain adalah, tidak dilaku­kan kajian pembangunan sisten drainase serta penetapan pemenang dan pengumuman pemenang  hanya ditandatangani ketua pokja.

Penyidik Satreskrim Polres Aru menemukan indikasi dugaan korupsi dalam proses pencairan 95% dan 5 % dana proyek pembangunan sistem drainase Kota Dobo. Dimana, seluruh anggota panitia pemeriksa belum menandatangani dokumen hasil pemeriksaan pekerjaan, PPK terlebih dahulu menandatangani persetujuan pencairan, sehingga bendahara berani melakukan mencairkan dana proyek itu.

“Penyidik juga menemukan sejumlah kejanggalan lain dan kini masih dalam penyelidikan,” kata sumber di Polres Aru, kepada Siwalima, (18/5).  (S-25)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon