Politik ›› Akademisi: KPU Jangan Tabrak Aturan

Akademisi: KPU Jangan Tabrak Aturan


Ambon - KPU di empat kabupaten yang akan mengelar pilkada secara serempak 9 Desember men­datang, untuk bersikap tegas dan tidak mengambil kebi­jakan-kebijakan yang berten­tangan dengan aturan.

Rekomendasi bermasalah yang dikantongi calkada-cal­kada tertentu harus diverifikasi secara detail dengan merujuk pada aturan perundang-undangan yang berlaku baik itu UU Nomor 8 Tahun 2015 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 ten­tang Pemilu maupun PKPU Nomor 12 Tahun 2015 pasal 36 dan Surat Edaran surat edaran KPU nomor 402/KPU/VII/2015 tertanggal 24 Juli 2015 perihal Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

“KPU seharusnya bertindak te­gas, rekomendasi bermasalah yang dikan­tongi calkada harusnya diverifikasi secara detail dan tidak boleh menerima karena dengan menerima sudah bertabrakan de­ngan aturan,” jelas Akademisi FISIP Unpatti Wahab Tuanaya kepada Siwalima melalui telepon selular­nya, Kamis (30/7).

Dikatakan, KPU seharusnya tun­duk dan taat pada aturan yang menjadi petunjuk dan dasar hukum yang kuat bagi aparat penyele­nggara pemilu guna melaksanakan tugas-tugasnya dan bukan seba­liknya berada dalam sebuah tekanan politik dari kepentingan-kepenti­ngan politik calkada tertentu atau partai politik tersebut.

Disisi yang lain, KPU harus bersi­kap profesional dengan tetap menge­depankan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat dan bukan sebalik­nya. Ia meminta, KPU tidak menganulir rekomendasi yang bermasalah, tetapi harus secara detail melakukan veri­fikasi.

Ia berharap, KPU pada empat kabupaten di Maluku, baik itu MBD, Bursel, SBT dan Aru bisa bersikap tegas dan tetap mengedepankan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat, bersikap netral dan tetap menjaga netralitas serta indepedensi.

Sementara itu, Ketua KPU Aru Vicktor Sjaair menjelaskan berkas dokumen pendaftaran sementara diperiksa dan diteliti terhadap berkas pendaftaran. “Setelah selesai kita kembalikan kepada pasangan calon bersamaan dengan catatan-catatan yang harus diperbaiki. Barulah tanggal 4-7 Agustus itulah mereka melakukan perbaikan dan mengembalikan berkas perbaikan tersebut. Apabila tanggal 7 Agustus ketika berkas dikembalikan dan diverifikasi tidak ada perbaikan, maka berdasarkan aturan berkas pasangan tersebut dinyatakan ditolak,” jelasnya.

Ia menambahkan pasangan Gainau-Hamu dan Obed-Eliza pada alokasi waktu tersebut harus memperbaiki berkas pencalonan dan surat reko­mendasi dari parpol pengusung yang bersengketa. (S-19/S-25)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon