Hukum ›› Ada Upaya Lobi Polisi '86' Kasus Pancing Tonda Loloskan Kepala DKP Maluku

Ada Upaya Lobi Polisi '86' Kasus Pancing Tonda


Ambon - Pernyataan keras Direskrimsus Polda Maluku, Kombes Pol. Sulistyono yang menyebutkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku, Bastian Mainassy bertanggung jawab atas bermasalahnya proyek pancing tonda membuatnya panik, dan  ketakutan.

Ia kemudian berupaya untuk meloloskan diri dari jeratan hukum dengan menggunakan  jasa orang tertentu yang bisa mendekati Direskrimsus agar kasus yang merugikan negara Rp 3 Milyar itu diselesaikan di belakang meja alias ‘86’.

 “Ada upaya ke arah itu. Indikasi jelas kan ada, mengapa tiba-tiba rekan ramai-ramai kembalikan kerugian negara. Ini sudah diatur skenarionya. Pasti kadis tahulah soal pengembalian kerugian negara itu,” ujar sumber yang meminta namanya tak dikorankan kepada Siwalima, (15/3).

Menurut sumber itu lagi, dengan dikantonginya hasil audit kerugian negara, penyidik Ditres­krimsus harusnya sudah menetapkan tersangka kasus proyek pancing tonda. Tetapi sengaja dibiarkan mengambang.

“Kalau Direskrimsus jujur harus­nya tersangka sudah ditetapkan, bukan seperti ini,” tandasnya.

Ketidakberesan dalam pena­nganan kasus pancing tonda ini juga sudah tercium sejak awal, menyusul pencopotan Kompol Johanes Bormasa dari jabatannya selaku Kasubit I Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku.

Ia dicopot oleh Kapolda, Brigjen Pol. Murad Ismail karena diduga me­nerima sejumlah uang dari Maina­ssy. Uang yang diberikan ter­sebut sebagai ‘upeti’ untuk melo­loskan Mainassy dari cengkraman hukum.

Timbulkan Ketidakpercayaan

Sikap Sulistyono yang tak konsis­ten akan menciptakan ketidakper­cayaan publik terhadap polisi. Janji­nya untuk menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pan­cing tonda setelah menerima hasil audit kerugian negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pem­bangunan (BPKP) Perwakilan Maluku harusnya ditepati.

Hal ini ditegaskan Direktur Lumbung Informasi Rakyat Maluku (LIRA) Yan Sariwating kepada Siwalima, melalui telepon seluler­nya, Selasa (18/3).

“Ini sebuah sikap inkonsisten. Kami tentu sangat menyayangkan sikap demikian. Ini memunculkan ketidakpercayaan publik pada polisi yang tidak tuntas dalam penanganan kasus korupsi,” tandasnya.

Sariwating meminta Sulistyono untuk tidak seenaknya mengumbar janji. Karena hal itu juga berkaitan dengan citra kepolisian.

 “Sebenarnya ada apa sampai belum ditetapkan tersangka, siapa sebenarnya yang dilindungi. Kalau tidak ada ya tetapkan tersangka,” ujarnya. 

Hal senada disampaikan Ketua Lembaga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Maluku, Fredy Suwakul

 “Sikap inkonsitensi Direskrimsus inilah yang menimbulkan ketidak­percayaan publik terhadap kinerja kepolisian dalam penanganan kasus korupsi termasuk kasus pancing tonda,” kata Suwakul kepada Siwa­lima melalui telepon selulernya, Selasa (18/3).

Menurutnya, tak ada alasan bagi penyidik Ditreskrimsus untuk mengulur-ulur waktu penetapan tersangka kasus proyek  pancing tonda. Sebab, hasil audit  kerugian negara senilai Rp 3 Milyar sudah diterima dari BPKP.

“Kalau hasil audit BPKP ada kerugian negara berarti ada unsur tindak pidana korupsi, sehingga penyidik tidak perlu berlarut-larut  untuk menetapkan Kadis DPK seba­gai tersangka,” ujar Suwakul.

Suwakul mengatakan, sikap inkon­sisten yang ditunjukkan Sulistyono juga akan menimbulkan kecurigaan masyarakat kalau ada upaya untuk melindungi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Maluku, Bastian Mainassy. 

“Kalau tidak segera menetapkan Kadis DKP sebagai tersangka, itu kami bukan lagi menduga tetapi memvonis bahwa Sulistyono ingin mengaburkan kasus ini dari publik sekaligus ingin membebaskan Bas­tian Mainassy,” tandasnya.  

Awalnya Sulistyono menyatakan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pancing tonda akan dilakukan setelah pihaknya mene­rima hasil audit kerugian negara. Namun setelah hasil audit dikan­tongi, tersangka tak kunjung ditetapkan.

Sulistyono kembali mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya memeriksa ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Pemerintah (LKPP).

Pemeriksaan ahli LKPP hanya alasan yang dikarang oleh  Sulist­yono untuk mengulur-ulur waktu penetapan Bastian Mainassy  se­bagai tersangka.

Kembali Umbar Janji

Sulistyono kembali mengumbar janji untuk menetapkan tersangka kasus proyek pancing tonda setelah gelar perkara dilakukan.

Menurutnya, sesuai aturan pene­tapan tersangka tak bisa dilakukan tanpa gelar atau ekspos perkara.

“Setelah periksa ahli LKPP baru gelar perkara, karena protap untuk tentukan sebagai tersangka harus gelar perkara dulu,” kata Sulistyono ketika dikonfirmasi Siwalima, Selasa (18/3), lewat telepon selulernya.

Sulistyono membantah tudingan berbagai kalangan kalau pihaknya ‘masuk angin’ sehingga sengaja mengulur-ulur waktu penetapan tersangka.

“Tidak ada yang namanya masuk angin. Memang itu protapnya. Nanti saya info,” ujarnya.

Disinggung soal janjinya untuk menetapkan tersangka setelah me­nerima hasil audit kerugian negara, namun tak dilakukan, Sulistyono mengelak dengan mengatakan, pihaknya masih terus bekerja.

Sebelumnya Sulistyono mengaku sudah menerima hasil audit proyek pancing tonda.  Hasil audit  proyek bermasalah itu diterima pada Rabu (13/3) lalu dari BPKP Pusat melalui BPKP Perwakilan Maluku.

“Saya sudah terima hasil audit investigasi satu eksemplar tebal lengkap tadi malam (Rabu-red) dari BPKP Pusat lewat BPKP Maluku dan sedang saya baca dengan penyi­dik,” jelas Sulistyono saat dikon­firmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Rabu (13/3).

Sulistyono menegaskan, Kepala DKP Maluku, Bastian Mainassy tak akan lolos dari jeratan hukum. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek pancing tonda, Ia yang bertanggung jawab atas ber­masalahnya proyek yang merugikan negara Rp 3 Milyar itu.

 ”Semua yang bertanggung jawab kita jadikan tersangka. Kadis yang paling bertanggung jawab. Dia kan KPA. Perbuatan melawan hukum sudah ada, unsur kerugian negara sudah ada walaupun mengem­bali­kan uang negara,” kata Sulist­yono kepada Siwalima, di ruang kerjanya, Selasa (11/2).

Sulistyono juga menyebutkan, 14 rekanan yang menangani proyek pancing tonda adalah CV Exchel Pratama, CV Asta Bayu, PT Bumi Kar­ya Maluku, CV Irene Citra Perkasa, CV Yerpani Utama, CV Kencana Abadi, CV Mejondri, CV Elma, CV Bumi Waras, PT Godriver, CV Lease Sukses Makmur, CV Tri Jaya Lestari, Fa. Ketrampilan dan CV Sukses Lestari Multi Usaha. (S-27/S-39)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon