Daerah ›› 30 April , Batas Pecat PNS Korup Menpan-RB: Tak Dijalankan, Kepala Daerah Diberhentikan

30 April , Batas Pecat PNS Korup


Ambon - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin memberikan batas waktu hingga 30 April 2019 untuk memecat PNS terlibat korupsi yang putusannya sudah inkrah.

Batas waktu itu ditegaskan dalam Surat Edaran (SE) MenPAN-RB Nomor B/50/M.SM.00.00/2019.

Dalam poin kelima SE itu disebutkan, jika tidak mela­kukan pemecatan hingga batas yang ditentukan, peja­bat pembina kepegawaian (PPK) bupati/wali kota akan mendapat sanksi. Sanksi maksimal adalah pemberhen­tian sementara tanpa mem­per­oleh gaji.

Seperti dilansir jawa­pos.com, Jumat (8/3), Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kemen­PAN-RB Mudzakir mengata­kan, ancaman sanksi tersebut tidak main-main. Jika sudah melewati batas, otomatis berlaku. “Iya, langsung,” ujarnya.

Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik Piliang menjelaskan, sanksi hingga pemberhentian bagi kepala daerah sangat dimungkinkan. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hanya, lanjut dia, ada prosedur yang harus dilalui. Sanksi tidak langsung pemberhentian, tetapi mulai sanksi administrasi terlebih dulu. “Teguran dulu, kasih kesempatan lagi,” ujarnya. Namun, apabila terus ada pelanggaran, setelah peringatan diberikan, sanksi pemberhentian bisa dijatuhkan.

Akmal menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan KemenPAN-RB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) terkait teknis pemberian sanksi. Sebab, secara hukum, Kemen­dagrilah yang menjadi eksekutor penjatuhan sanksi.

Sebagaimana diketahui, ada 2.357 PNS yang sudah diputus bersalah oleh pengadilan. Namun, hingga 2 Maret, jumlah yang sudah diberhentikan baru 751 orang.

Di Provinsi Maluku, hanya pemprov dan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pemkot Tual yang sudah meminta putusan nama-nama PNS korup untuk diproses pemecatan. Sisanya belum ada. Malah Walikota Ambon, Richard Louhenapessy terang-terangan enggan menjalankan SKB itu.

Kepala BKD Provinsi Maluku Donald Saimima saat dihubungi Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (12/3) terkait dengan SE MenPAN-RB, belum mau memberikan komentar, karena masih berada di luar daerah.

“Saya masih berada di Jakarta, nanti tunggu saya kembali saja baru berikan komentar, karena perlu dibaca dulu,” kata Saimima.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan SDM Kota Ambon, Benny Selanno mengaku, belum menerima SE MenPAN-RB tersebut, karena masih berada di meja walikota.

“Saya belum terima dan belum baca, karena masih berada di meja pak wali, jadi saya belum bisa berkomentar apapun,” kata Selanno kepada Siwalima di ruang kerjanya, Selasa (12/3).

Walikota yang dihubungi, namun tidak mengangkat telepon selu­lernya. Pesan singkat yang dikirim­pun tak direspon.

Walikota Enggan

Walikota Ambon, Richard Louhenapessy tetap ngotot untuk tidak mau menjalankan SKB  Mendagri, MenPAN-RB dan Kepala BKN.

Ia beralasan, masih menunggu hasil keputusan ada gugatan aso­siasi sekda seluruh Indonesia dan KORPRI ke Mahkamah Konstitusi terhadap SKB itu.

 “Lagi diproses terus, kemarin rapat sekda-sekda se-Banjarmasin itu itu sudah protes habis-habissan, dan menolak SKB. Dan satu lagi yang perlu diketahui, Papua sudah bilang jika ditetapkan SKB maka Papua siap merdeka,” kata Louhenapessy, kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Honorer K2, di Gedung Xaverius, Jumat (1/3).

Sebelumnya, Louhenapessy juga menyatakan hal yang sama. Tetap menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi.

 “Bisa saja kami ambil keputusan, tapi yang kami pikirkan ini nasib orang, bagimana kalau SK itu cacat, lalu nasib mereka yang sudah dipecat bagimana itu yang menjadi pertimbangan saya,” tandasnya, kepada wartawan, di Ambon, Kamis (7/2).

Louhenapessy mengatakan, ia tidak akan memproses pemecatan PNS korup, sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan asosiasi sekda dan KORPRI.

“Intinya kita sudah siapkan semua berkas administrasi, dan kita masih menunggu hasil gugatan yang disampaikan asosiasi sekda se-Indonesia dan KORPRI,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi wartawan, usai kegiatan Harmoni Kota Ambon Untuk Indonesia di Sport hall, Karang Panjang, Kamis (10/1) lalu, juga ia menyatakan hal yang sama.

 “Lagi berproses, kita lagi menunggu proses hukum yang dilaksanakan di MK. Semua sudah siap secara administrasi, cuma katakan begini kalau kita ambil keputusan, lalu keputusan MK berubah gimana,” katanya.

Jadi Beban

Keberadaan Jacky Talahatu dan Moritz Lantu menjadi beban bagi Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. Olehnya, ia nekat melawan instruksi surat keputusan bersama Mendagri, MenPAN-RB dan Kepala BKN.

Jacky Talahatu dan Moritz Lantu masuk dalam daftar PNS korup yang harus dipecat sesuai perintah SKB Mendagri, MenPAN-RB dan Kepala BKN. Keputusan berat yang harus diambil oleh walikota. Sebab, keduanya merupakan loyalis walikota.

Jacky bahkan diperlakukan istimewa. Usai menjalani hukuman satu tahun penjara dalam kasus korupsi proyek taman kota tahun 2012, Jacky langsung dikirim untuk study lanjut. Setelah itu, diberi jabatan sebagai kepala keuangan.

Sudah menjadi rahasia umum mengapa Jacky diperlakukan begitu istimewa. Sebab, ia tahu siapa sebenarnya otak dibalik bermasalahnya proyek taman kota, yang membuatnya meringkuk di penjara.

Kemudian Moritz Lantu. Ia adalah salah satu pejabat Pemkot Ambon yang terang-terangan bekerja keras untuk memenangkan walikota dalam pilkada Kota Ambon 2017 lalu.

Alasan walikota bahwa ia belum bisa memproses pemecatan PNS terlibat korupsi yang putusan pengadilannya sudah inkrah, karena SKB Mendagri, MenPAN-RB dan Kepala BKN sementara digugat oleh asosiasi sekda seluruh Indonesia dan KORPRI,  hanyalah “tameng” untuk membungkus kebimbangan walikota.

BKD Surati

BKD Provinsi Maluku akan menyurati kembali pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan SKB Mendagri, MenPANRB dan Kepala BKN.

Saat pertemuan BKD provinsi seluruh Indonesia pada 27 Desember bersama Mendagri, Men­PAN-RB dan Kepala BKN sudah ditegaskan PNS terlibat kasus korupsi yang putusannya sudah inkrah harus dipecat.  

Pasca pertemuan itu, BKD Maluku menyurati BKD kabupaten dan kota, namun hingga belum ditindaklanjuti.

“Surat pertama di kirim ke pemerintah kabupaten/kota pada awal Januari dan sekarang kita siapkan lagi surat dan segera dikirim untuk menanyakan komitmen melaksanakan SKB itu sendiri,” kata Plt Kepala BKD Maluku, Donald Saimima kepada Siwalima di ruang kerjanya, Rabu (20/2).

Menurut Saimima, keputusan menjalankan SKB itu ada di tangan pejabat pembina kepegawaian (PPK) dalam hal ini gubernur, bupati dan walikota.

“Kita harus menyurati lagi sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. SKB harus dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan rapat dengan Mendagri, MenPAN-RB, dan Kepala BKN,” ujar Saimima.

Dikatakan, kalau pemerintah kabupaten/kota tidak mau melaksanakan SKB sanksi akan diberikan oleh pemerintah pusat.

“Nanti kita lihat lagi realisasinya, setelah surat BKD yang kedua nanti. Dan saya tegaskan kalau tidak menjalankan maka pemerintah pusat akan memberikan sanksi kepada kepala daerah, karena itu perintah,” tandas Saimima. (S-39/S-40)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon