Pemerintahan ›› 20 Anggota DPRD Telah Masukan LHKPN

20 Anggota DPRD Telah Masukan LHKPN


Ambon - Sebanyak 20 anggota DPRD Maluku aktif yang akan melanjutkan periodesasi tahun 2019-2024 telah memasukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada sekretariat DPRD Provinsi Maluku.

“Terhitung bulan Agustus 2019, anggota DPRD Maluku yang dalam jabatan aktif tercatat secara keseluruhan telah memasukan bukti tanda terima LHKPN dari KPK kepada sekretariat DPRD Maluku,” jelas Plh Sekretaris DPRD Provinsi Maluku, Boedewin Wattimena, kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Jumat (9/8).

Sementara untuk anggota dewan terpilih yang non aktif di DPRD, masih menunggu penetapan dari KPU untuk penyerahan LHKPN.

"Saya baru koordinasi dengan KPU Maluku, setelah penetapan KPU terkait daftar anggota DPRD terpilih, maka ada batas waktu penyampaian bukti tanda terima LHKPN oleh KPK yakni 4 hari. Kalau anggota aktif kita sampaikan secara kolektif, sementara anggota yang tidak aktif secara pribadi mereka usulkan sebagai persyaratan pengesahan pengangkatan,” jelas Wattimena.

Ditanya soal masa akhir jabatan, menurut Wattimena, pimpinan dan anggota dibatasi dalam periodesasi. Mereka di lantik pada 16 September 2014 dan akan berakhir juga di tanggal 16 September 2019. Setelah KPU melakukan penetapan anggota DPRD terpilih baru DPRD memproses pengesahan pengangkatan ke Kemendagri.

Sebelumnya, DPRD Maluku menerima tanda terima LHKPN 31 anggota DPRD Maluku dari KPK sehingga tersisa 14 berkas anggota lainnya yang belum dimasukan dari total 45 anggota dewan.

"Bulan kemarin 23 anggota DPRD, sudah sampaikan dan serahkan terima tanda terimanya dan hingga saat ini sudah ada 31 anggota dari total 45 anggota yang menyerahkan LHKPN, ada beberapa yang belum dikarenakan mereka tidak terpilih kembali, namun rata-rata yang terpilih seluruhnya sudah selesai," ujar Wattimena kepada wartawan di Baileo Rakyat karang panjang Kamis (20/6)

Dikatakanya, 31 anggota yang memenuhi syarat sudah dapat dilantik pada bulan September mendatang.

Menurut Wattimena, ada ketentuan waktu untuk penyerahan LHKP namun melihat LHKPN merupakan persyaratan, maka batas waktu maksimal harus diserahkan sebelum pelantikan. (S-45)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon