Pemerintahan ›› 15 Anggota DPRD Siapkan Interpelasi Eks Napi Korupsi Jadi Pejabat

15 Anggota DPRD Siapkan Interpelasi


Ambon - Hingga saat ini tercatat 15 anggota DPRD Kota Ambon terlibat langsung dalam ­persiapan interpe­lasi untuk nantinya akan diusulkan ke pimpinan DPRD.

Ke-15 anggota tersebut yang berasal dari Fraksi Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi PDIP,  Fraksi Keadilan Nasional serta Fraksi Kebangkitan dan Persatuan Indonesia.

Interpasi akan diajukan menyusul langkah Walikota Richard Louhe­na­pessy yang tetap membela pejabat eks narapidana korupsi Jacky Tala­hatu.

Talahatu yang dilantik walikota secara diam-diam sebagai staf ahli awal Agustus lalu tetap diberikan kesempatan mengikuti assessment pejabat struktural yang dilakukan asesor dari Kemenpan dan RB.

Tak hanya itu, pasca menerima hasil assessment dari tim asesor, walikota justru memberi sinyal untuk tetap memberikan Talahatu jabatan.

Talahatu adalah mantan Kepala Inspektorat Kota Ambon yang dihu­kum satu tahun penjara dalam kasus korupsi proyek taman kota tahun 2012, yang merugikan negara Rp 161.406. 921. Oleh majelis hakim PN Ambon, Talahatu divonis sejak 19 April 2015 dan mulai menjalani masa tahanan di Lapas Ambon sejak 22 April 2015.

“Sudah ada 15 anggota yang akan mengajukan hak interpelasi. Sesuai aturan itu minimal 5 orang dan lebih dari dua fraksi yang berbeda. Itu arti­nya kita sudah penuhi syarat, sehi­ngga untuk saat ini kita tengah per­siapkan poin-poin untuk melakukan hak interpelasi,” tandas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Ambon, Johny Wattimena kepada Siwalima di Baileo Rakyat Belakang Soya, Selasa (19/9).

Selain itu, Wattimena meng­harap­kan agar, fraksi lain seperti Fraksi Hanura, Golkar, Nasdem, PPP, juga ikut mendukung hak inter­pelasi.

“Hak interpelasi ini untuk mem­perjuangkan, kepentingan masyara­kat dalam kaitan juga dengan kebi­jakan pemkot. Kita berharap kalau diusukan sesuai dengan tahapan nantinya, dalam paripuran internal kita akan menyampaikannya,” ka­tanya

Dijelaskan, untuk saat ini, 15 ang­gota DPRD sementara menyusun pokok-pokok pikiran dan juga hal-hal yang berkaitan dengan poin interpelasi.

“Kita berharap dengan interpelasi ini ada kebijakan pemerintah dapat dilakukan pro rakyat dan dapat me­nyelesaikan seluruh persoalan-per­soalan sosial kemasyarakatan saat ini,” katanya

Baginya hak interpelasi bukan sesuatu yang istimwewa, namun hak interpelasi dilakukan agar supa­ya rencana kebijakan pemkot dapat berpohak kepada rakyat.

Saat ditanya terkait dengan kapan akan diusulkan untuk diusulkan ke paripurna,  Wattimena mengaku, untuk saat ini pihaknya bersama anggota-anggota lagi menggodok pikiran dalam kaitan dengan hak interpelasi, kemudian nantinya dalam pikiran-pikiran itu akan dibawa ke unsr pimpinan DPRD untuk nantinya akan dibawa ke paripurna internal dan dalam lewat paripurna internal itu, apabila ada kesepakatan untuk melakukan interpelasi maka hak interpelasi akan dilaksanakan.

“Kita semua lagi godok bersama anggota-anggota DPRD yang sepa­kat, untuk melakukan hak interpelasi. Jadi ini bukan per fraksi namun ini anggota yang sudah menan­datangani dukungan hak interpelasi seluruh materi akan kita godok disitu,” kata Wattimena

Ia mengaku, proses hak interplesi akan dilakuakan, namun harus melalui mekanisme, seperti menyurati pimpinan DPRD lewat Sekwan. Kemudian pimpina DPRD bersama Sekwan menetapkan jadwal untuk melakukan paripurna internal. “Setelah paripurna internal, maka kita melihat apakah hak interpelasi ini layak atau tidak, kalau layak kita lanjutkan,” ujarnya.

Ia mengaku pihaknya akan sece­patnya melakukan hak interpelasi namun harus harus diperhatikan agenda DPRD secara keseluruhan.

“Bamus kan sudah menetapkan agenda dewan, sehingga kita juga harus menyesuaikan dengan agenda anggota, jadi kita tetap serius untuk melakukan hak interpelasi yang penting tahapan ini kita lalui sesuai dengan regulasi yang berlaku,” katanya. (S-44)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon