Politik ›› 14 November, MK Putus Sengketa Pilkada

14 November, MK Putus Sengketa Pilkada


Ambon - Setelah menunggu tanpa kejelasan, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan sidang akhir sengketa Pilkada Maluku.

Sidang dengan agenda pengucapan putusan tersebut akan digelar di Ruang Sidang MK lantai II, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta, Kamis (14/11) pukul 15.30 WIB.

Selama ini persidangan sengketa Pilkada Maluku dipimpin majelis hakim konstitusi yang diketuai Hamdan Zoelva didampingi Muhammad Alim dan Arief Hidayat. Namun nantinya pada persidangan terakhir itu, kedelapan hakim konsitusi akan hadir.

Apalagi Hamdan Zoelva saat ini telah dipercayakan sebagai Ketua MK dan Arief Hidayat sebagai Wakil Ketua MK.

Sidang sengketa Pilkada Maluku yang diajukan tiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yaitu Abdullah Tuasikal – Hendrik Lewerissa (TULUS), Jacobus F Puttileihalat - Arifin Tapi Oyihoe (BOB-ARIF) dan Herman Adrian Koedoeboen - M Daud Sangadji (MANDAT), awalnya mulai berproses di MK sejak 17 Juli 2013. MK kemudian menggelar sidang secara marathon pada tanggal 17-23 Juli 2013.

Pada tanggal 30 Juli 2013, MK menggelar sidang pembacaan putu­san. Saat itu MK memutuskan ter­hadap perkara yang diajukan pasa­ngan MANDAT yaitu (1). Meng­abulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; (2). Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Maluku tertanggal 2 Juli 2013 juncto Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Peng­hitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 ter­tanggal 4 Juli 2013; (3). 3. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013; (4). Memerintahkan KPU Provinsi Maluku untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2013 di seluruh TPS di Kabupaten SBT; (5). Memerintahkan KPU, Badan Peng­-awas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Bawaslu Provinsi Maluku untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya; (6). Memerintahkan KPU Provinsi Maluku, KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Maluku, dan Bawaslu untuk melaporkan kepada MK pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan; (7). Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Akibat putusan tersebut, MK menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan yang diajukan pasangan TULUS dan BOB-ARIF sampai dengan dilaksanakannya putusan MK Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 30 Juli 2013.

MK kemudian menggelar sidang lanjuran pada tanggal 17 Oktober 2013. Saat itu persidangan digelar dengan agenda mendengarkan laporan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang digelar 11 September 2013 oleh KPU, Bawaslu, KPU Provinsi Maluku dan Bawaslu Provinsi Maluku.

Gugatan PHPU yang diajukan pasangan TULUS teregistrasi dengan nomor perkara 91/PHPU.D-XI/2013, pasangan BOB-ARIF (nomor perkara 92/PHPU.D-XI/2013) sementara pasangan MANDAT (nomor perkara 94/PHPU.D-XI/2013).

Komisioner KPU Maluku Musa Toekan kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Jumat (1/11) mengatakan pihaknya sudah memperoleh informasi terkait penjadwalan sidang MK.

Dikatakan, MK sudah menjadwalkan persidangan sengketa Pilkada Maluku pada Kamis (14/11) sehingga pihaknya optimis putaran kedua akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Desember mendatang.

“Jika nantinya MK memutuskan sengketa pilkada Maluku pada Kamis (14/11) maka sudah pasti KPU memanfaatkan waktu sisa yang ada untuk dilaksanakan putaran kedua. Diprediksi pada tanggal 17 Desember 2013, pilkada putaran kedua bisa dilaksanakan,” jelasnya. (S-37)



comments powered by Disqus

Berita Terkait


Ambon